BANDA ACEH – Menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah kabupaten/kota. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini hingga 20 April 2026, mengingat potensi hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Berdasarkan data BMKG, kondisi atmosfer di wilayah Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin, serta pertemuan massa udara yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan signifikan. Akibatnya, hampir seluruh wilayah Aceh berisiko dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang selama periode 11–20 April 2026.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam penuh, terutama di titik-titik yang dinilai rawan bencana.
“Kami meminta BPBD di tingkat kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko dan memantau perkembangan cuaca secara langsung bersama BMKG maupun BPBA. Periode siaga ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi,” ujar M. Nasir saat memimpin rapat koordinasi daring bersama Tim SAR dan BMKG di Banda Aceh, Senin (13/4/2026).
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa langkah mitigasi harus segera dijalankan tanpa penundaan. Pemerintah daerah diminta melakukan normalisasi infrastruktur pengairan melalui pembersihan saluran drainase, sungai, hingga pengerukan endapan lumpur agar terhindar dari luapan air.
Selain itu, langkah pencegahan juga mencakup pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang serta pengamanan baliho dan fasilitas umum yang dinilai berisiko. Petugas lapangan diharapkan memperbanyak patroli di kawasan rawan banjir, longsor, maupun di sekitar daerah aliran sungai yang dinilai kritis.
Dari sisi kesiapsiagaan, Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik strategis. Segala sarana pendukung seperti perahu karet, kendaraan evakuasi, logistik, hingga tenda pengungsian harus dalam kondisi siap pakai. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga diminta diverifikasi ulang untuk menjamin keamanan warga.
Sekda juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri serta instansi terkait untuk memastikan kelancaran komunikasi dan penanganan cepat saat kondisi darurat. Selain itu, sistem peringatan dini di tingkat desa juga dimaksimalkan agar informasi dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.
Di akhir arahannya, M. Nasir meminta para kepala daerah untuk secara rutin menyampaikan laporan terkait situasi dan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai ada informasi yang terputus. Langkah pencegahan ini diharapkan mampu meminimalisir dampak buruk cuaca ekstrem selama masa siaga berlangsung hingga tanggal 20 April mendatang,” tutupnya.***
Komentar