acehworldtime.com – Di tengah memburuknya situasi pasokan energi global, Komisi Eropa meminta seluruh negara anggota Uni Eropa (UE) untuk menerapkan sejumlah langkah dukungan guna mengatasi krisis energi yang sedang berlangsung. Hal ini terungkap dalam laporan yang dimuat oleh Financial Times pada hari Ahad, yang mengutip dokumen resmi terkait kebijakan tersebut.
Dalam lampiran draf komunikasi yang disusun, Komisi Eropa menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut harus didorong untuk memberlakukan kebijakan kerja dari jarak jauh atau work from anywhere (WFA) setidaknya selama satu hari dalam seminggu. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi konsumsi energi secara signifikan.
Selain pengaturan pola kerja, Komisi juga merekomendasikan sejumlah kebijakan pendukung lainnya, di antaranya pemberian subsidi untuk penggunaan transportasi umum serta pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk peralatan hemat energi seperti pompa kalor, boiler, dan panel surya.
Lebih lanjut, Komisi Eropa berencana untuk menetapkan target elektrifikasi baru serta mengumumkan program dukungan bagi negara-negara anggota. Dukungan tersebut di antaranya berupa pengembangan program sewa sosial untuk teknologi ramah lingkungan, termasuk pompa kalor dan kendaraan listrik.
Komisi juga diperkirakan akan kembali merekomendasikan langkah-langkah penghematan konsumsi gas dan minyak. Rekomendasi ini dinilai relevan mengingat panduan serupa pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat UE di Brussel pada tahun 2022 silam saat krisis energi pertama kali melanda kawasan tersebut.
Iran Tutup Selat Hormuz, Balas Tindakan AS
Di sisi lain, ketegangan di jalur perdagangan energi dunia semakin memanas. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan bahwa pihaknya telah menutup akses di Selat Hormuz sejak Sabtu malam. Penutupan ini akan terus diberlakukan sampai blokade yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dicabut sepenuhnya.
Sebelumnya, tepatnya pada 13 April lalu, Angkatan Laut AS mulai memberlakukan pembatasan terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di kedua sisi selat tersebut. Perlu diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang menyumbang sekitar 20 persen dari pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair (LNG) ke seluruh dunia.
Menanggapi tindakan tersebut, Pemerintah Washington menegaskan bahwa kapal-kapal yang tidak berbendera Iran tetap bebas melintasi Selat Hormuz dengan syarat mereka tidak membayar bea masuk apa pun kepada Pemerintah Teheran.
Hingga saat ini, otoritas Iran belum secara resmi mengumumkan pemberlakuan bea masuk bagi kapal yang melintas. Namun, isu terkait rencana pengenaan biaya tersebut telah sempat dibahas oleh pihak berwenang Iran sebagai salah satu opsi tanggapan atas tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat.***
Komentar