JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2026 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni bertambah sekitar US$3 miliar menjadi US$437,9 miliar. Jika dikonversikan dengan asumsi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan Rp7.444,3 triliun, atau hampir dua kali lipat dari total anggaran belanja dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa secara tahunan, posisi ULN per Februari 2026 tercatat tumbuh 2,5 persen, angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang berada di level 1,7 persen.
Menurut penjelasannya, kenaikan tersebut utamanya dipicu oleh kinerja sektor publik, khususnya dari sisi bank sentral yang gencar menerbitkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini memicu masuknya aliran modal asing yang turut memengaruhi posisi utang luar negeri.
“Kenaikan ULN dipicu ULN sektor publik, khususnya bank sentral, seiring aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni instrumen SRBI,” ujar Ramdan, Rabu (15/4/2026).
Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$215,9 miliar atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan. Angka ini sedikit melambat dibandingkan capaian bulan Januari yang sebesar 5,6 persen, seiring adanya penurunan posisi surat utang. Sebagian besar utang pemerintah tersebut dialokasikan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, disusul pembiayaan administrasi pemerintahan, pertahanan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan.
Sementara itu, peningkatan posisi utang dari sisi bank sentral didorong oleh meningkatnya minat investor asing terhadap instrumen kebijakan moneter yang diterbitkan BI.
“Peningkatan ULN BI didorong kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter yang diterbitkan BI. Kepemilikan asing meningkat sejalan dengan operasi moneter yang berpihak pada pasar serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global,” tambahnya.
Berbeda dengan sektor publik, posisi ULN dari sektor swasta justru tercatat mengalami penurunan menjadi US$193,7 miliar atau minus 0,7 persen secara tahunan. Penurunan ini terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonlembaga keuangan. Sebagian besar utang swasta bersumber dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dengan total pangsa mencapai 80,3 persen.
Meski demikian, BI menegaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia saat ini masih tergolong sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih di angka 29,8 persen serta didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 84,9 persen dari total keseluruhan.
“Peran ULN senantiasa dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Ramdan.***
Komentar