ACEH UTARA – Ketua Koordinator Daerah II Muda Seudang Aceh Utara, Mujiburrahman, melontarkan kecaman keras terhadap organisasi Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SIPAK). Hal ini menanggapi pernyataan yang dinilai menyesatkan publik dan menyerang sosok mantan Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya.
Pernyataan itu disampaikannya pada hari Jumat (24/4/2026), Mujiburrahman menilai SIPAK telah bertindak gegabah dan tidak memahami secara utuh substansi kebijakan yang diambil oleh Pon Yaya, khususnya terkait sektor strategis Minyak dan Gas (Migas) Bireuen–Sigli.
“Kalau belum memahami aturan dan kebijakan pimpinan yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat, jangan asal bicara. Pernyataan seperti itu justru membingungkan publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Mujiburrahman kepada acehworldtime.com.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Saiful Bahri (Pon Yaya) bukanlah keputusan sembarangan, melainkan langkah yang konstitusional, terukur, dan visioner dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat Aceh, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui koridor hukum yang berlaku serta mengacu pada mandat konstitusi, sehingga tidak ada alasan untuk mempersoalkannya secara tendensius atau berlebihan.
“Langkah beliau dalam sektor Migas Bireuen–Sigli adalah bentuk keberanian dan komitmen dalam menjaga hak-hak rakyat Aceh. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal masa depan dan kedaulatan daerah,” lanjutnya.
Lebih jauh, Mujiburrahman juga menilai kritik yang dilontarkan SIPAK sarat dengan kepentingan tertentu dan tidak mencerminkan semangat objektivitas. Ia mengingatkan agar dinamika politik tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan pihak lain, apalagi dengan narasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Jangan karena ambisi kekuasaan, kawan sendiri dijatuhkan. Ini bukan politik yang sehat. Rakyat butuh pemimpin dan elemen masyarakat yang berpikir jernih, bukan yang memperkeruh suasana,” ujarnya dengan tegas.
Di akhir pernyataannya, Mujiburrahman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar atau mengandung rekayasa.
“Kepentingan rakyat Aceh harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan kelompok atau ambisi sesaat. Mari kita jaga nama baik daerah dan tokoh-tokoh yang telah berjasa,” tutup Mujiburrahman.***
Komentar