Oleh: Teuku Alfin Aulia
Di sela-sela kepadatan jadwal kuliah di Fakultas Kedokteran, Universitas Al-Azhar, Kairo, sebuah notifikasi berita tiba-tiba muncul di layar ponsel saya. Judulnya terasa usang, sebuah wacana dari era konflik yang kini kembali diungkit dan dipoles oleh sekelompok orang terkait pembentukan provinsi baru melalui pemekaran wilayah Aceh.
Awalnya, saya menganggap ini hanyalah angin lalu, desas-desus musiman yang akan hilang ditelan isu lain. Namun, kali ini ada yang berbeda. Saya melihat keseriusan dari rekan-rekan aktivis di kawasan Barat-Selatan (BarSela) Aceh yang mulai lantang menyuarakan narasi ini. Nurani saya merasa terpanggil. Meski raga saya berada ribuan mil dari tanah rencong, keresahan akan masa depan “Bumoe Aceh” menuntut untuk dituangkan dalam sebuah tulisan.
Aceh: Sebuah Identitas yang Melampaui Batas Administratif
Aceh bukanlah entitas yang baru lahir melalui tanda tangan administratif Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1956. Ia bukan sekadar unit birokrasi yang memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Lebih jauh lagi, Aceh bukan hanya tentang 2,5 juta jiwa yang secara linguistik tergolong dalam rumpun Chamic.
Aceh adalah identitas sejarah yang panjang dan berurat akar. Ia telah eksis berabad-abad silam, jauh sebelum nama Indonesia dikemukakan sebagai sebuah gagasan kebangsaan. Identitas ini pernah menjadi perekat yang menyatukan keberagaman di sepanjang kawasan Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Begitu dominannya pengaruh Aceh di masa lalu, hingga Pulau Sumatera pun pernah dikenal dengan sebutan “Pulau Aceh.”
Bukti historis ini terekam jelas, salah satunya dalam surat Sultan Thaha dari Jambi yang merujuk pulau besar ini dengan nama tersebut. Fenomena ini serupa dengan penamaan Borneo, yang diambil dari kata “Brunei.” Padahal, luas wilayah Brunei hari ini hanya sekitar 1% dari total luas pulau tersebut. Mengapa itu terjadi? Karena pada masanya, Brunei memiliki hegemoni sejarah dan kekuasaan yang mendefinisikan wilayah tersebut. Begitu pulalah Aceh; ia adalah sebuah “Brand Peradaban” yang mengikat orang-orang di dalamnya selama berabad-abad melalui sejarah kolektif yang sama.
Aceh: Mozaik Identitas Lintas Batas
Aceh bukanlah identitas tunggal yang eksklusif. Sejarah mencatat bahwa Aceh adalah tempat di mana seorang putra Singkil dapat berkarya dan menjadi mufti agung bagi seluruh sumatera dan semenanjung malaya, yakni Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kita mengenal Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang berasal dari Pasai, Hamzah Fanshuri dari Barus, serta Nuruddin Ar-Raniry yang datang dari Ranir; India.
Bahkan, fondasi kesultanan ini diletakkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah, sang pendiri yang memiliki akar kuat dari dataran tinggi Gayo. Aceh adalah “kuali besar” peradaban (melting pot) di mana sultan-sultannya datang dari berbagai latar belakang; mulai dari Sultan Iskandar Thani dari Pahang, Sultan Buyung dari Minangkabau, hingga garis keturunan Keluarga Alaiddin yang memiliki darah Bugis. Inilah yang membentuk identitas Aceh: sebuah ikatan persaudaraan yang melampaui etnisitas.
Keteguhan yang Dibayar Darah
Identitas kolektif inilah yang membuat para indatu kita rela mempertahankan Aceh mati-matian. Lihatlah bagaimana keteguhan orang-orang Alas di Benteng Kuta Reh yang menolak tunduk, atau bagaimana kesetiaan masyarakat di pesisir Laut Tawar yang mempertaruhkan nyawa demi menyembunyikan Sultan Aceh dari kejaran penjajah. Bacalah bagaimana penjajah kompeni mengungkapkan keteguhan orang Aceh lainnya di pesisir Timur dan barat, yang begitu heroik dalam mempertahankan identitas Aceh mereka.
Pahlawan kita tidak bertempur untuk suku atau wilayah kecil mereka masing-masing. Teuku Umar & Cut Nyak Dhien yang memimpin perjuangan rakyat Aceh di Meulaboh Raya, hingga Cut Meutia dan suaminya di kawasan kereuto, semuanya memperjuangkan satu panji yang sama: Aceh. Solidaritas inilah yang menjaga kita tetap tegak hingga hari ini.
Kegaduhan yang Lahir dari Kekecewaan
Kita harus jujur, wacana pemekaran tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah buah dari rasa kecewa yang menahun. Suara-suara ingin memisahkan diri adalah “alarm” keras bagi Pemerintah Aceh di Banda Aceh. Kegaduhan ini muncul karena distribusi keadilan dan pembangunan yang dirasa belum menyentuh seluruh pori-pori wilayah secara merata.
Mari kita berkaca pada Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih masif dan kompleksitas masalah yang berlipat ganda, wacana pemekaran provinsinya tidak pernah segaduh di sini. Di Aceh, isu ini selalu menjadi api dalam sekam karena adanya persepsi ketimpangan. Namun, apakah membelah rumah adalah solusi bagi atap yang bocor? Ataukah justru kita butuh tukang (pemerintah) yang lebih kompeten dalam mengelola rumah tersebut?
Abu Tumin; Aceh Hanya Satu
Saya teringat pesan mendalam dari almarhum Abu Tumin Blang Bladeh, sosok ulama kharismatik yang menjadi panutan bagi banyak orang Aceh. Beliau dengan tegas dan teduh selalu mengingatkan bahwa “Aceh nyan saboh” (Aceh itu hanyalah satu).
Membelah Aceh secara administratif mungkin terlihat sebagai solusi teknis bagi pembangunan, namun secara filosofis, itu adalah langkah mundur yang mencederai warisan persatuan para pendahulu.
Membelah Aceh berarti kita sedang mengerdilkan kebesaran sejarah kita sendiri. Tugas kita hari ini bukanlah membagi wilayah, melainkan menuntut keadilan pembangunan agar setiap jengkal tanah Aceh merasakan kehadiran negara yang setara. Jangan sampai karena ketidakmampuan elit dalam mengelola kekuasaan, kita justru mengorbankan identitas besar yang telah dibangun dengan air mata dan darah selama berabad-abad.
Mari kita rawat kesatuan ini, demi martabat Aceh yang tetap megah di mata dunia.***
Penulis adalah mahasiswa Kedokteran, Universitas Al Azhar, Kairo, serta Founder Halaqah Aneuk Bangsa.
Komentar