BANDA ACEH – Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berlangsung Senin (6/4/2026) sempat memanas usai anggota legislatif, Rijaluddin, mengajukan permintaan yang dianggap tidak biasa. Ia meminta agar seluruh anggota dewan bisa bertemu langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tanpa melibatkan pimpinan DPRA.
Permintaan tersebut disampaikan Rijaluddin saat menginterupsi rapat yang agenda utamanya adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Saat itu, Ketua DPRA Zulfadli atau yang akrab disapa Abang Samalanga hendak menutup sesi rapat.
Awalnya, Zulfadli meminta agar hal tersebut dibahas di forum lain karena rapat akan segera ditutup dan Gubernur memiliki agenda selanjutnya. Namun, Rijaluddin tetap bersikeras ingin menyampaikan permohonannya saat itu juga.
“Ini khusus untuk gubernur saja, tidak untuk yang lain, ini permohonan kami,” ujar Rijaluddin dengan tegas.
Suasana semakin tegang ketika pimpinan rapat memanggil nama Rijaluddin dengan nada tinggi, menegur interupsi yang dilakukan di saat rapat hampir berakhir. Meski sempat terjadi perdebatan singkat, akhirnya Zulfadli memberikan kesempatan kepada Rijaluddin untuk menyampaikan isi permohonannya.
Dalam kesempatan tersebut, Rijaluddin secara jelas menyampaikan harapannya agar Gubernur Muzakir Manaf bersedia menerima seluruh anggota DPRA dalam pertemuan khusus, namun tanpa kehadiran pimpinan dewan. Ia menilai hal ini penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan langsung antara eksekutif dan legislatif di tingkat anggota.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur terkait permintaan tersebut. Namun, pernyataan Rijaluddin ini langsung menjadi sorotan karena dianggap menyentuh mekanisme birokrasi dan hierarki yang berlaku di lingkungan DPRA.***
Komentar