Geopolitik Ekologi Beutong Ateuh, Mahasiswa USK Soroti Izin Tambang Baru 2026

BANDA ACEH – Persoalan pertambangan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan. Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), Rahmad Ramadhan, menilai polemik tersebut tidak sekadar persoalan pro dan kontra pertambangan, tetapi berkaitan dengan perebutan ruang hidup masyarakat, perlindungan ekologis, serta kebijakan investasi.

Dalam siaran pers yang dirilis di Banda Aceh, 25 September 2026, Rahmad menyebut persoalan Beutong Ateuh perlu dilihat berdasarkan kronologi penerbitan izin pertambangan, putusan hukum, hingga munculnya izin usaha pertambangan (IUP) baru pada 2026.

Menurutnya, Beutong Ateuh Banggalang merupakan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Kecamatan tersebut terdiri dari empat gampong adat, yakni Blang Puuk, Meutara, Pante Ara, dan Babah Suak.

Secara ekologis, wilayah itu disebut berada di kawasan hulu dan menjadi daerah tangkapan air serta bagian dari hulu Krueng Beutong. Rahmad juga menyinggung peristiwa banjir bandang pada 2016 yang berdampak terhadap permukiman masyarakat.

“Beutong Ateuh bukan wilayah kosong. Di sana terdapat ruang hidup masyarakat, kawasan hulu, kebun warga, situs sejarah, makam leluhur, serta wilayah yang memiliki nilai adat,” kata Rahmad dalam siaran persnya.

Rahmad kemudian menyoroti sejarah perizinan pertambangan di kawasan tersebut. Ia menyebut pada 2009 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menerbitkan IUP eksplorasi kepada PT Emas Mineral Murni (EMM) dengan luas sekitar 10.000 hektare.

Izin tersebut kemudian mendapat penolakan dari masyarakat dan menjadi objek sengketa hukum.

Rahmad menyebut Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 109 PK/TUN/2020 menyatakan tidak sah IUP PT EMM yang menjadi objek sengketa tersebut.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kembali dinamika pertambangan di Beutong Ateuh.

Persoalan kembali mencuat setelah pada 2026 disebut terbit dua IUP eksplorasi baru di kawasan Beutong Ateuh Banggalang.

Kedua perusahaan yang disebut dalam siaran pers tersebut adalah PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dengan luas 1.478 hektare dan PT Hasil Bumi Sembada (HBS) seluas 1.480 hektare.

Jika digabungkan, luas kedua wilayah izin tersebut mencapai sekitar 2.958 hektare.

Rahmad menilai penerbitan izin baru tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu kembali penolakan masyarakat.

“Bagi warga, ini seperti sejarah yang kembali terulang dengan nama perusahaan yang berbeda,” ujarnya.

Ia mengatakan, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dengan membandingkan lokasi izin baru, ruang hidup masyarakat, serta sejarah sengketa pertambangan sebelumnya.

Rahmad juga menyebut penolakan masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada sikap anti terhadap pembangunan atau investasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari potensi bencana, kawasan hulu, tanah ulayat, tanah syuhada, situs sejarah, makam leluhur hingga lahan perkebunan masyarakat.

Ia juga menyebut adanya petisi internasional terkait penolakan aktivitas pertambangan di Beutong Ateuh yang diklaim telah memperoleh lebih dari 87.000 tanda tangan dari 157 negara.

Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam siaran pers dan perlu diverifikasi berdasarkan sumber atau data petisi yang dapat diakses publik.

Rahmad menggunakan perspektif ilmu politik untuk menjelaskan dinamika tersebut melalui konsep “geopolitik ekologi”.

Menurutnya, konsep tersebut menggambarkan kondisi ketika ruang hidup masyarakat, kepentingan ekonomi, kebijakan investasi, dan perlindungan ekologis bertemu dalam satu ruang yang sama.

“Ketika ruang hidup masyarakat harus berkompetisi dengan peta konsesi investasi, ketika kawasan hulu yang seharusnya dilindungi justru dikavling kembali, di situlah persoalan geopolitik ekologi menjadi relevan untuk dibahas,” katanya.

Rahmad menegaskan siaran pers tersebut dibuat sebagai bagian dari pemberitahuan akademik kepada publik dan bukan untuk melakukan provokasi.

Ia berharap pembahasan mengenai pertambangan di Beutong Ateuh Banggalang dilakukan berdasarkan data, dokumen perizinan, putusan pengadilan, serta kronologi yang lengkap.

“Tidak ada lagi salah paham bahwa masyarakat Beutong Ateuh menolak pembangunan. Mereka sedang mempertahankan ruang hidup yang mereka anggap penting dan memiliki sejarah panjang dalam perjuangan hukum,” pungkasnya.***