ACEH UTARA – Suara keras datang dari perwakilan masyarakat di tingkat desa. Ketua Tuha Peut Gampong Cempeudak, Kecamatan Kuta Makmur, M. Anis Mauliza, S.Ip alias Brojek legend sekaligus mantan Sekjen Bem Unimal Lhokseumawe mengeluarkan pernyataan menantang Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pengecekan atau verifikasi ulang terhadap data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya.
Tantangan ini disampaikan setelah ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian data yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, data yang tercatat saat ini dianggap tidak akurat dan berpotensi merugikan masyarakat setempat dalam hal kebijakan pembangunan maupun penyaluran bantuan.
Dalam pernyataannya, Ketua Tuha Peut Gampong Cempeudak menegaskan bahwa data yang dipegang oleh pihak berwenang saat ini banyak yang meleset dari fakta. Mulai dari jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan, hingga data demografi lainnya dinilai tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di Gampong Cempeudak.
“Kami menemukan banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi asli warga kami. Ada warga yang seharusnya masuk kategori tertentu namun tidak tercatat, atau sebaliknya. Ini tentu menjadi masalah besar jika data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ujar Ketua Tuha Peut Gampong Cempeudak, M. Anis Mauliza, Sabtu (11/4/2026).
Ia khawatir, jika data yang tidak akurat ini terus digunakan, maka program-program pemerintah yang dirancang untuk masyarakat bisa meleset sasaran atau tidak tepat guna. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat justru tidak dapat dinikmati secara maksimal.
Oleh karena itu, pihaknya secara terbuka menantang BPS untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh dan transparan. Ia meminta agar tim survei tidak hanya mengandalkan data di atas kertas atau laporan tahunan, tetapi benar-benar berinteraksi dan mendata ulang warga satu per satu.
“Kami tantang BPS untuk turun ke desa, berkeliling, dan melihat langsung kondisi warga. Jangan hanya mengandalkan data lama atau asumsi. Kami siap membuka akses seluas-luasnya dan membantu proses pendataan tersebut agar hasilnya benar-benar valid,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya dan seluruh elemen masyarakat siap berkoordinasi dan mendukung proses pengecekan tersebut. Hal ini dilakukan demi menjamin agar data yang dihasilkan nantinya adalah data yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa data merupakan kunci utama dalam pembangunan. Tanpa data yang akurat, maka kebijakan yang dibuat tidak akan efektif. Gampong Cempeudak menginginkan agar potensi dan kebutuhan warganya tercatat dengan benar sehingga bisa mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
“Kami tidak ingin ada lagi data yang ‘hanya formalitas’. Kami butuh data yang nyata, yang bisa menjadi dasar agar desa kami mendapatkan pembangunan yang setara dengan daerah lain,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPS terkait tantangan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut. Namun, publik berharap agar hal ini menjadi masukan konstruktif demi perbaikan sistem pendataan nasional yang lebih baik ke depannya.***
Komentar