Presma UIN Ar-Raniry Tantang Prabowo Turun Langsung ke Aceh Tanpa Protokol, Klaim Nol Pengungsi Dinilai Tak Sesuai Fakta

BANDA ACEH – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak adanya lagi pengungsi banjir di Aceh yang tinggal di tenda menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satu kritikusnya adalah Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie. Ia menegaskan klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis, 19 Maret 2026, masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. Ribuan mereka tersebar di beberapa daerah di Aceh, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Timur. Mereka belum bisa kembali ke rumah akibat kerusakan berat yang dialami serta belum tersedianya hunian sementara yang layak dan merata.

“Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan menipu masyarakat Aceh dan Indonesia. Ribuan warga hingga hari ini masih tinggal di tenda dan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tegas Habibie dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Selain itu, Habibie juga menyoroti kondisi pengungsi selama bulan Ramadan yang dinilai masih jauh dari kata layak. Ia menyebut banyak pengungsi kekurangan kebutuhan dasar dan tetap menjalani ibadah puasa dalam keterbatasan. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Hari raya Idulfitri yang seharusnya menjadi momen kemenangan dan kebahagiaan justru dirasakan dengan penderitaan oleh masyarakat yang masih tinggal di tenda,” ujarnya.

Peneliti UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini mengkritik pemerintah yang dinilai lebih banyak menyampaikan janji dibanding realisasi di lapangan. Menurutnya, percepatan pemulihan pascabanjir berjalan lambat dan tidak sesuai dengan yang disampaikan ke publik. “Pemerintah hanya janji-janji. Percepatan pemulihan yang dikatakan selama ini berjalan lambat. Jangan hanya fokus pada pencitraan dan laporan yang belum tentu benar, sementara masyarakat masih menderita,” tegasnya lagi.

Habibie juga menyindir cara pemerintah dalam membaca situasi di lapangan yang dinilai hanya berdasarkan laporan. “Presiden jangan hanya melihat laporan palsu dan angka-angka di atas kertas. Jika pemerintah tidak bisa melihat dan tidak bisa menyampaikan fakta yang sebenarnya, maka biar kami yang akan menunjukkan fakta di lapangan,” ujarnya.

Ia bahkan menantang Presiden untuk turun langsung ke Aceh tanpa protokoler agar melihat kondisi riil masyarakat. “Jika Presiden benar-benar ingin melihat fakta, datanglah tanpa pengawalan, tanpa embel-embel jabatan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Datanglah sebagai rakyat dan sebagai manusia, agar bisa melihat langsung bagaimana penderitaan masyarakat yang masih tinggal di tenda,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Habibie mendesak pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut serta memastikan distribusi bantuan merata dan pembangunan hunian layak bagi korban banjir dipercepat. “Jangan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat,” tutupnya.***