Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Lestari Awards 2025 dari Serikat Perusahaan Pers

BANDA ACEH  – Pemerintah Provinsi Aceh meraih penghargaan Lontar Awards dan Lestari Awards 2025 yang diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara malam penganugerahan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada Senin malam (20/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 SPS dan dihadiri oleh berbagai tokoh pers nasional, anggota DPR RI, DPRA, serta sejumlah bupati dan wali kota dari Aceh maupun provinsi lainnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum SPS, Januar Primadi Ruswita, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar bagi Pemerintah Aceh untuk terus mempererat kerja sama dengan insan pers guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan mendidik.

“Penghargaan ini mencerminkan pengakuan terhadap upaya kolektif masyarakat Aceh dalam melestarikan nilai, budaya, dan tradisi, sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia pers,” ujar M. Nasir saat membacakan sambutan Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir juga menyoroti peran strategis pers dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi, pengawal transparansi, dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

“Pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik yang konstruktif, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kontribusi media lokal di Aceh yang telah berhasil mempromosikan potensi ekonomi dan budaya daerah ke kancah nasional bahkan internasional. M. Nasir juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus menjalin kerja sama dengan insan pers demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.