Muda Seudang: Perlu Penyegaran Pimpinan DPR Aceh, Pilih Sosok yang Paham Kondisi Masyarakat

ACEH UTARA – Ketua DPW Muda Seudang Aceh Utara, Jadidan, menilai perlu dilakukan penyegaran pada tingkat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Ia mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, sebagai partai pemegang kursi terbanyak di lembaga legislatif tersebut, untuk memilih sosok terbaik sebagai Ketua DPR Aceh ke depan.

Pernyataan itu disampaikannya pada hari Minggu (29/3/2026), dengan menekankan bahwa penyegaran pimpinan harus mempertimbangkan kemampuan, rekam jejak, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat. Hal ini diharapkan agar fungsi DPR dalam menyusun regulasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengawal anggaran dapat berjalan maksimal.

“Ketua DPR Aceh haruslah sosok yang paham kondisi masyarakat karena akan lebih mudah merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan dan mengawasi pelaksanaannya secara tepat,” ujar Jadidan.

Menurutnya, Aceh memiliki banyak tokoh yang mampu memimpin DPR Aceh. Dengan pengalaman dan dukungan yang kuat, sosok tersebut diyakini dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Jadidan juga menyampaikan bahwa sejumlah kebutuhan pembangunan di Aceh seperti perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada fase pascabencana saat ini, membutuhkan peran aktif DPR dalam merancang kebijakan daerah serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.

“Sosok Ketua DPR Aceh yang memiliki pemahaman yang dekat dengan kondisi masyarakat menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas DPR secara efektif,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peran Aceh Utara sebagai penyumbang suara terbanyak bagi Partai Aceh menjadi salah satu hal yang layak dipertimbangkan dalam mencari sosok pengganti Ketua DPR Aceh.

Jadidan berharap DPP Partai Aceh memahami aspirasi rakyat terkait penyegaran pimpinan DPR Aceh tersebut, dan prosesnya berjalan terbuka dengan mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan Aceh.***