Mualem Temui Prabowo di Istana, Bahas Dana Otsus, Bendera Aceh hingga Status Blang Padang

JAKARTA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, membawa sejumlah persoalan strategis Aceh dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Sejumlah isu penting menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), persoalan bendera Aceh, hingga status kawasan Blang Padang yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Aceh.

Pertemuan itu turut dihadiri Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menyampaikan perkembangan situasi terkini di Aceh serta pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian yang selama ini telah terbangun.

Mualem mengatakan, komunikasi langsung dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat Aceh mendapat perhatian serius serta dapat dicarikan solusi bersama.

“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat,” kata Mualem.

Selain persoalan Dana Otsus, Mualem turut menyampaikan aspirasi terkait bendera Aceh dan keberadaan kawasan Blang Padang. Menurutnya, kedua persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan penyelesaian melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Ia menilai, komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan perdamaian di Aceh. Stabilitas yang telah terbangun harus terus dipelihara melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat serta dukungan pemerintah pusat.

“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan berbagai kepentingan daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.(*)