Ketua PMII Aceh Utara Dukung Kantin Sekolah Dilibatkan dalam MBG, Ingatkan Soal Kualitas dan Pengawasan

ACEH UTARA — Wacana Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh Utara, Muhammad Khatami.

Khatami menilai pelibatan kantin sekolah dapat menjadi terobosan dalam memperkuat pelaksanaan MBG di tingkat sekolah. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak sekadar menjadi perubahan mekanisme distribusi makanan tanpa diikuti jaminan kualitas, keamanan pangan, serta akuntabilitas program.

“Kami mendukung wacana ini, tetapi jangan sampai program sebesar MBG hanya berubah menjadi rutinitas pembagian makanan. Yang harus dipastikan adalah anak-anak benar-benar mendapatkan makanan bergizi, aman dan layak konsumsi,” kata Muhammad Khatami.

Menurut Khatami, kantin sekolah memiliki posisi strategis karena berada langsung di lingkungan peserta didik. Jika dikelola dengan baik, kantin dapat menjadi bagian dari ekosistem MBG sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.

Namun, ia menegaskan pelibatan kantin harus disertai standar dan pengawasan yang ketat.

BGN bersama pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan adanya standar menu dan kandungan gizi, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga mekanisme pengawasan yang transparan.

“Jangan hanya bicara siapa yang mengelola. Kita harus bicara siapa yang mengawasi dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari,” tegasnya.

Khatami juga mengingatkan agar kebijakan MBG tidak membuka ruang bagi praktik yang justru berpotensi menurunkan kualitas makanan maupun menambah beban sekolah.

Jika kantin sekolah diberikan peran dalam pengelolaan MBG, menurutnya, harus tersedia mekanisme evaluasi yang terbuka dan dapat diawasi masyarakat.

“Kalau memang kantin sekolah dinilai lebih efektif, silakan dilibatkan. Tetapi jangan sampai kewenangan diberikan tanpa pengawasan. Transparansi anggaran, kualitas bahan makanan dan standar gizi harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua PMII Aceh Utara itu meminta pemerintah tidak terjebak pada orientasi mengejar jumlah penerima MBG semata.

Ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, serta tumbuh kembang peserta didik.

“Jangan sampai angka penerima tinggi, tetapi kualitas makanan rendah. Jangan sampai laporan terlihat bagus, sementara anak-anak menerima makanan yang tidak sesuai standar. Ukuran keberhasilan MBG harus dirasakan langsung oleh siswa,” kata Khatami.

Khatami turut mendorong BGN untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan program MBG, mulai dari pihak sekolah, orang tua, mahasiswa, organisasi kepemudaan hingga masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berlangsung transparan dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

“Mahasiswa dan masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi. Program ini menggunakan sumber daya negara dan menyangkut kepentingan generasi masa depan. Karena itu, pengawasannya juga harus kuat,” katanya.

Khatami berharap wacana pelibatan kantin sekolah tidak berhenti pada perubahan administratif, tetapi benar-benar dikaji berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Kami mendukung kebijakan yang berpihak kepada anak-anak dan masyarakat. Tetapi dukungan itu juga harus disertai keberanian untuk mengkritisi jika ada kelemahan. MBG harus menjadi program yang berkualitas, bukan sekadar program yang terlihat berjalan,” pungkasnya.***