JASA Kecam Penembakan Warga Sipil di Pidie, Desak TNI Evaluasi Pendekatan Keamanan di Aceh

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) mengecam keras tindakan represif aparat militer di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia setelah tertembak oleh aparat TNI.

JASA menilai tindakan tersebut sebagai peristiwa serius yang berpotensi mencederai perdamaian Aceh serta bertentangan dengan semangat dan butir-butir kesepakatan damai dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Juru Bicara JASA, Datul Abrar, mengatakan insiden tragis tersebut mencerminkan belum dipahaminya secara utuh esensi perdamaian Aceh oleh pihak militer. Padahal, sejumlah jabatan strategis saat ini telah dipercayakan kepada putra-putra daerah Aceh.

“Ini adalah tindakan berbahaya yang dapat merusak perdamaian yang telah kita rawat bersama. Harusnya pihak TNI belajar dari sejarah, bahwa tindakan militer dalam bentuk apa pun tidak akan pernah berhasil menyelesaikan akar masalah di Aceh,” tegas Abrar dalam pernyataan resminya, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, tindakan militer di wilayah sipil Kecamatan Tiro, Pidie, telah mencederai komitmen perdamaian dan mengabaikan semangat kesepakatan MoU Helsinki yang menjadi fondasi berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.

Abrar juga menyayangkan kehadiran putra Aceh dalam jajaran strategis militer belum menjadi jaminan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat sipil maupun pemahaman mendalam tentang sejarah dan kekhususan Aceh.

“Kami menyayangkan bahwa kehadiran putra Aceh di jajaran jabatan strategis militer tidak menjadi garansi bagi perlindungan hak-hak masyarakat sipil serta pemahaman mendalam terhadap sejarah dan kekhususan Aceh,” ujarnya.

Ia mengingatkan TNI agar menjadikan sejarah konflik Aceh sebagai pelajaran penting. Menurutnya, pendekatan militeristik terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar, termasuk tuntutan keadilan dan kemanusiaan masyarakat Aceh.

Peristiwa penembakan tersebut, lanjut Abrar, telah memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perdamaian yang selama ini telah dijaga bersama.

Atas kejadian tersebut, JASA mendesak agar dilakukan investigasi secara transparan, independen, dan akuntabel terhadap aparat yang terlibat. JASA juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi secara menyeluruh penempatan personel serta pendekatan operasional militer di Aceh guna mencegah terulangnya insiden serupa.

“Kami mendesak Panglima TNI dan pimpinan aparat keamanan untuk menindak tegas oknum yang terlibat serta mengevaluasi pendekatan keamanan di Aceh agar kembali pada koridor hukum dan tugas pokok fungsi militer,” tegasnya.

JASA turut mengutuk segala bentuk tindakan represif aparat militer, khususnya dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang seharusnya berlangsung aman dan damai.

Selain itu, JASA meminta pemerintah menyikapi persoalan simbol-simbol kekhususan Aceh, termasuk bendera, melalui pendekatan politik dan dialog konstruktif sesuai amanat kesepakatan damai MoU Helsinki.

Menurut JASA, persoalan tersebut tidak seharusnya diselesaikan melalui tindakan represif di lapangan, melainkan dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta komitmen menjaga perdamaian.

JASA berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mengambil langkah serius agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan perdamaian Aceh tetap terjaga.(*)