Demo Mahasiswa BEM UI di Jakarta Sampaikan 8 Tuntutan

JAKARTA : Demo mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional (FMN) digelar pada Selasa (18/08/2026) petang. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Massa mahasiswa tidak berhasil mencapai Bundaran Hotel Indonesia (HI), yang menjadi lokasi tujuan aksi. Barisan aparat mengadang mereka sekitar satu kilometer dari Bundaran HI hingga demonstrasi berakhir.

Beberapa kali polisi meminta mahasiswa tidak memaksakan diri untuk terus maju. Namun, massa tetap bergerak sambil berorasi dan menyanyikan yel-yel “pembunuh, pembunuh, pembunuh”, kemudian dilanjutkan dengan seruan “buka, buka jalannya sekarang juga”.

Mahasiswa yang mengenakan jaket kuning juga meneriakkan, “Tolak tolak MBG sekarang juga.”

Delapan Tuntutan Demo Mahasiswa BEM UI

Dalam demo mahasiswa BEM UI tersebut, delapan tuntutan disampaikan melalui poster yang memuat sindiran dan kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Delapan tuntutan mahasiswa adalah:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

   

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Diarta mengatakan, keberangkatan mahasiswa menuju lokasi aksi sempat mengalami kendala. Puluhan bus yang sebelumnya mereka sewa tiba-tiba menyatakan batal.

Akibat kondisi tersebut, para mahasiswa terpaksa menggunakan transportasi umum dari Depok menuju Bundaran HI.

Perwakilan mahasiswa UI juga sempat melakukan negosiasi dengan polisi agar massa diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Massa mahasiswa kemudian berorasi di hadapan barikade aparat.

Mahasiswa Persoalkan Peringatan Hari Kemerdekaan

Mahasiswa UI juga mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai “seremoni kenegaraan” dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/08/2026).

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan kepada media, Senin (17/08/2026).

Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra mengatakan, delapan tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi tersebut saling berkaitan.

“Semua tuntutan kami punya benang merah, menunjukkan negara yang semakin kuat, dan rakyat yang semakin lemah,” terang Fatimah.

Menurut Fatimah, kekuatan negara tidak digunakan dengan benar sehingga posisi rakyat semakin lemah. Ia juga menyoroti tidak adanya keseimbangan demokrasi di antara eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, anggota DPR menjadi jubir partai masing-masing. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada eksekutif bersama koalisinya.

“Mereka [pemerintah dan DPR] harus melihat bahwa ada konsekuensi pelanggaran keseimbangan itu, termasuk keseimbangan alam, dan semuanya ada dalam delapan tuntutan kami,” ungkap Fatimah.

Mahasiswa Soroti Penanganan Bencana

Mahasiswa lain yang mengikuti aksi, Tiara, turut menyoroti tuntutan agar pemerintah menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Tiara, sikap presiden terhadap korban terdampak bencana tidak sensitif.

“Presiden Prabowo tidak menyikapi bencana itu dengan serius, pada HUT RI 17 Agustus kemarin, tidak ada ucapan belasungkawa yang sungguh-sungguh,” kata Tiara.

Mahasiswa lainnya, Aslan, menilai efisiensi anggaran pemerintah membuat transfer dana ke daerah tidak maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah “tidak bisa bergerak”.

“Ketika terjadi bencana, karena dananya dipangkas, maka daerah kesulitan melakukan pemulihan, tidak ada otonomi bagi daerah untuk bergerak,” jelas Aslan.

Sementara itu, Rafa menyebut salah satu tuntutan yang memiliki arti mendalam baginya adalah mengenai definisi penghapusan penjajahan.

“Dengan adanya PSN, MBG, KDMP, ekstraksi tambang sampai Papua, negara ini sudah menjadi penjajah di negeri kita sendiri,” kata Rafa.

Demo Mahasiswa BEM UI Dua Bulan Sebelumnya

Demo mahasiswa BEM UI pada 18/08/2026 bukan kali pertama massa mahasiswa diadang aparat ketika menuju Bundaran HI. Dua bulan sebelumnya, mahasiswa BEM UI juga dihadang aparat TNI dan polisi saat hendak menuju lokasi tersebut.

Pada saat itu, mahasiswa di sejumlah kota lainnya turut menggelar demonstrasi untuk menolak berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari MBG, KDMP hingga militerisme di wilayah sipil.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, ketika itu menyebut Bundaran HI sebagai “tempat perekonomian”.

“Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Budi, seperti dikutip Detik.com.

Budi menjelaskan bahwa di sekitar Bundaran HI terdapat “kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati.”

Perencanaan Demo Mahasiswa BEM UI 18/08/2026

Sebelum demonstrasi berlangsung, BEM UI telah menginformasikan rencana aksi #MerebutKemerdekaan kepada Polres Metro Jakpus melalui surat pemberitahuan.

Selain BEM UI, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) juga dilaporkan akan menggelar demonstrasi di Bundaran HI pada Selasa (18/08/2026). Rencana tersebut diumumkan melalui media sosial BEM Fisip UBK.

BEM UI merencanakan aksi sekitar pukul 13.00 WIB di Bundaran HI.

“Jam 11 [berangkat] dari UI [Depok]. Jam 1 [satu siang] di HI,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan ketika dikonfirmasi, Senin (17/08/2026).

Yatalathof mengingatkan bahwa proklamasi kemerdekaan 81 tahun lalu diperjuangkan para pendiri bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dan, “bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.”

Ia menilai kedaulatan negara saat ini tergadaikan melalui berbagai perjanjian dagang dengan negara lain yang menguntungkan asing.

Sebaliknya, Yatalathof menyebut, “suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji.”

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ujarnya.

Polisi Tangkap 21 Orang

Di tengah persiapan demo mahasiswa BEM UI di Bundaran HI pada Selasa (18/08/2026), polisi menyatakan telah menangkap 21 orang yang diklaim akan “menciptakan konflik antara aparat polisi dan mahasiswa.”

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan 21 orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan.

Budi mengklaim puluhan orang yang ditangkap “membawa petasan, flare serta botol bom molotov.”

Polisi tidak merinci identitas orang-orang yang ditangkap. Namun, polisi menduga mereka hendak memicu konflik antara petugas dan massa aksi.

“Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum,” ungkap Budi.

Budi mengatakan polisi masih mendalami tujuan membawa flare, petasan, serta botol yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov.

9.242 Personel Polisi dan TNI Dikerahkan

Menjelang demo mahasiswa BEM UI dan massa lainnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan polisi dan TNI.

Jumlah tersebut terdiri dari 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel polres, 1.500 personel TNI, serta 1.850 personel BKO Mabes Polri. Seluruh personel diturunkan selama demonstrasi pada Selasa (18/08/2026).

Personel gabungan tersebut dikerahkan untuk mengamankan 31 demonstrasi yang berlangsung di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan berbagai kegiatan tersebut tersebar di tiga wilayah Jakarta tersebut.

“Hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat,” kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (18/08/2026).

Terkait demonstrasi di Bundaran HI, Budi meminta peserta aksi tetap memperhatikan masyarakat yang menjalankan aktivitas pendidikan, pekerjaan, perekonomian, hingga pelayanan kesehatan.

Menurut Budi, polisi dan TNI akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kemacetan.

“Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional,” ujar Budi.