BGN Siapkan Mekanisme Distribusi MBG di Daerah Rawan Konflik

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan mekanisme pendistribusian MBG bagi daerah-daerah yang tergolong rawan konflik.

“Terkait Papua 1% dan lain-lain, dan semua, nggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ,” ujar Sudaryono dalam jumpa pers di BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/07/2026).

Ia menegaskan bahwa BGN akan memprioritaskan persoalan yang dinilai penting dan mendesak untuk segera ditangani. “Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, genting nggak penting, nggak penting tapi genting, ya nggak penting dan nggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu ya,” tambahnya.

Sudaryono menjelaskan, BGN tengah menyiapkan mekanisme penyaluran MBG di wilayah rawan konflik dengan menggandeng TNI dan Polri. Selain itu, pemanfaatan fasilitas gereja serta sarana lainnya juga menjadi bagian dari upaya agar program MBG dapat tersalurkan kepada masyarakat.

“Tadi yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurut Sudaryono, anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang berada di daerah rawan konflik dan wilayah terpencil, sangat membutuhkan akses terhadap program MBG. Oleh karena itu, BGN memfokuskan penyaluran program tersebut dengan melibatkan TNI dan Polri agar bantuan gizi dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

“Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan, rawan konflik. Daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” tutupnya. (Ody Cempeudak)