Evaluasi Progres Huntara, Bupati Al-Farlaky Dorong Percepatan Penyelesaian

ACEH TIMUR – Bupati Aceh Timur, H. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si, memimpin langsung rapat evaluasi bersama vendor terkait perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas banjir di daerah tersebut.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Senin (20/4/2026), ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta seluruh camat se-kabupaten.

Dalam paparannya, Bupati Al-Farlaky menjelaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk meninjau secara menyeluruh proses pengerjaan di lapangan, sekaligus mendengar laporan langsung dari para camat mengenai kondisi riil di masing-masing wilayah.

“Kita ingin melihat secara langsung bagaimana progres pembangunan huntara ini berjalan, sekaligus mendengar laporan dari para camat terkait kondisi di lapangan,” ujar Bupati.

Berdasarkan laporan yang diterima, diketahui bahwa sejumlah unit huntara telah berhasil diselesaikan, namun sebagian lainnya masih tertinggal dan belum rampung. Kondisi ini menjadi sorotan utama untuk dicarikan solusi bersama guna mengatasi berbagai kendala yang menghambat.

Menurut Bupati, hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan alam. Lokasi pembangunan yang sulit dijangkau dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat distribusi material dan proses pengerjaan secara keseluruhan.

“Ini perlu kita cross check bersama agar ditemukan jalan keluar terbaik, sehingga percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pemerintah,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan bahwa penyelesaian huntara menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi. Hal ini mengingat pemerintah daerah segera akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir.

Secara umum, progres pembangunan dinilai telah berjalan cukup baik. Namun, diakui masih terdapat beberapa titik yang mengalami stagnasi atau jalan di tempat. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya vendor yang kurang aktif di lapangan serta proses pergantian penyedia jasa yang sempat terjadi.

“Kita melihat secara keseluruhan sudah berjalan, tetapi memang ada beberapa yang masih jalan di tempat. Ini yang kita dorong agar segera dituntaskan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Al-Farlaky turut mengapresiasi komitmen para vendor. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, terutama antara penyedia jasa dengan camat dan kepala desa setempat, agar setiap kendala dapat segera diselesaikan secara musyawarah.

“Kita menjamin dan memberi ruang kepada siapapun yang menjadi vendor di Aceh Timur. Tidak ada yang menghalangi. Silakan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Bupati.***