JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus anggaran pendidikan. Ia menegaskan tidak ada pemotongan dana pendidikan akibat pelaksanaan program tersebut.
Teddy menyebut narasi yang berkembang soal sekolah terbengkalai dan guru terabaikan karena anggaran pendidikan dibagi untuk MBG sebagai informasi yang tidak tepat. “
Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Jawabannya tidak,” ujar Teddy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/02/2026).
Ia menjelaskan, alokasi pendidikan dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 20 persen atau Rp769,1 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, telah dibahas bersama DPR RI berikut rincian penggunaannya. Pemerintah, lanjutnya, tidak dapat mengurangi anggaran pendidikan tanpa persetujuan legislatif.
Teddy juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya melanjutkan program pendidikan sebelumnya, tetapi turut memperluas dan menambah fasilitas. Sejumlah program strategis tetap berjalan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar.
Menurutnya, tidak ada program pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Bahkan, pemerintah menambah berbagai inisiatif, seperti pembangunan Sekolah Rakyat yang dilengkapi asrama, pemenuhan gizi, jaminan kesehatan, serta perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 unit sekolah. Pemerintah menargetkan penambahan 100 unit baru. Selain itu, pemerintah juga membuka Sekolah Garuda bagi siswa berpotensi dan berkemampuan akademik di atas rata-rata.
Di sisi infrastruktur, pemerintah mengalokasikan Rp17 triliun untuk renovasi 16.000 sekolah. Fasilitas pembelajaran turut diperkuat dengan distribusi 280.000 unit televisi digital ke sekolah-sekolah pada 2025.
Terkait kesejahteraan guru, Teddy menyebut pemerintah memberikan tambahan insentif bagi guru honorer. Besaran insentif yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan selama dua dekade, kini meningkat menjadi Rp400 ribu pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyatakan pendanaan MBG bersumber dari anggaran pendidikan. Ia merujuk pada UU APBN 2026 dan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, yang mencantumkan alokasi Rp223,5 triliun dari total anggaran pendidikan Rp769 triliun untuk program tersebut.
Komentar