UMKM Menjamur di Aceh: Tanda Kebangkitan Ekonomi atau Sinyal Sulitnya Mencari Kerja?

AWT – Berkelilinglah ke berbagai wilayah di Aceh, mulai dari Banda Aceh hingga kota-kota lainnya. Kedai kopi baru bermunculan, gerai makanan semakin mudah ditemukan, sementara barbershop dan toko vapor hadir di berbagai sudut kota. Menariknya, sebagian pemilik usaha tersebut adalah anak muda, bahkan tidak sedikit yang menyandang gelar sarjana.

Pemandangan ini menghadirkan dua kemungkinan penafsiran. Di satu sisi, menjamurnya usaha baru dapat dibaca sebagai tanda meningkatnya semangat kewirausahaan dan bergairahnya ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, fenomena yang sama bisa menjadi sinyal bahwa lapangan kerja formal belum cukup tersedia untuk menampung angkatan kerja, termasuk mereka yang telah mengenyam pendidikan tinggi.

Lantas, mana yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Aceh saat ini?

Menurut saya, keduanya perlu dilihat secara bersamaan. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) patut diapresiasi sebagai wujud daya juang masyarakat. Akan tetapi, kita juga perlu bertanya apakah pertumbuhan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan atau justru menjadi jalan keluar bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak.

UMKM Tumbuh, tetapi Ada Persoalan di Balik Angka

Data Dinas Koperasi dan UKM Aceh menunjukkan jumlah UMKM pada 2025 meningkat sekitar 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 99 persen di antaranya merupakan usaha mikro.

Angka ini sekilas menggembirakan. Semakin banyak masyarakat berani memulai usaha, semakin besar pula peluang ekonomi tumbuh dari bawah. Namun, kenaikan jumlah UMKM perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian peningkatan bisa saja berasal dari pendataan yang semakin lengkap, bukan semata-mata karena lahirnya usaha baru.

Lebih penting lagi, pertambahan jumlah usaha tidak otomatis menunjukkan peningkatan produktivitas, pendapatan, maupun kesejahteraan pelakunya.

Sebuah kedai kopi yang baru dibuka memang menambah jumlah unit usaha. Namun, apakah kedai itu mampu menghasilkan keuntungan yang memadai? Apakah ia bisa bertahan dalam persaingan? Apakah pemiliknya mampu menggaji pekerja dan memberikan penghasilan yang stabil bagi keluarganya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak usaha baru yang muncul.

Apabila pertumbuhan UMKM hanya dilihat dari jumlahnya, kita berisiko merayakan angka statistik tanpa memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya dihadapi para pelaku usaha.

Ketika Sarjana Berwirausaha karena Sulit Mendapatkan Pekerjaan

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi pasar kerja Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang dikutip dalam pembahasan ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mencapai 5,88 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang bekerja justru mengalami penurunan.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terlihat pada kelompok berpendidikan tinggi. Tingkat pengangguran lulusan Diploma IV hingga S3 meningkat dari 5,68 persen pada 2023 menjadi 8,68 persen pada November 2025, menurut data yang disampaikan dalam naskah ini.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi tidak serta-merta menjamin seseorang memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan harapannya.

Selama bertahun-tahun, masyarakat memandang gelar sarjana sebagai tiket menuju pekerjaan yang lebih baik. Namun, ketika lulusan perguruan tinggi semakin sulit terserap ke dunia kerja, harapan tersebut mulai menghadapi tantangan.

Persoalannya bukan berarti pendidikan tinggi kehilangan arti. Sebaliknya, kondisi ini menunjukkan perlunya memperbaiki hubungan antara sistem pendidikan, kebutuhan dunia usaha, dan struktur ekonomi daerah.

Aceh membutuhkan tenaga kerja terdidik. Namun, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang mampu memanfaatkan keterampilan mereka.

Persoalan pengangguran juga tidak hanya dialami lulusan perguruan tinggi. Lulusan SMA dan SMK turut menghadapi tantangan dalam memasuki pasar kerja. Artinya, masalah yang dihadapi Aceh bukan sekadar ketidaksesuaian kompetensi lulusan, melainkan juga keterbatasan kapasitas ekonomi dalam menciptakan pekerjaan yang memadai.

Dalam situasi seperti ini, membuka usaha sendiri menjadi pilihan yang masuk akal bagi sebagian anak muda. Daripada terus menunggu panggilan kerja yang tidak kunjung datang, mereka memilih berjualan makanan, membuka kedai kopi, atau menawarkan jasa.

Pilihan tersebut patut dihormati. Namun, kita perlu membedakan antara berwirausaha karena melihat peluang dan berwirausaha karena tidak memiliki alternatif pekerjaan lain.

Keduanya sama-sama menunjukkan keberanian mengambil risiko, tetapi belum tentu memiliki kondisi awal dan prospek perkembangan yang sama.

Banyak yang Bekerja, tetapi Belum Tentu Sejahtera

Persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian.

Data BPS Aceh yang disajikan dalam naskah ini menunjukkan bahwa 64,15 persen penduduk bekerja pada Februari 2026 berada di sektor informal. Sementara itu, proporsi setengah penganggur pada Mei 2026 tercatat sebesar 9,48 persen.

Angka-angka tersebut menggambarkan pentingnya melihat lebih jauh kondisi pekerjaan masyarakat. Seseorang bisa saja tercatat bekerja, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan hidup. Ada pula yang bekerja dengan jam kerja terbatas dan masih membutuhkan tambahan pendapatan.

Dalam konteks ini, UMKM memainkan peran penting sebagai penyangga ekonomi rumah tangga. Ketika pekerjaan formal sulit diperoleh, usaha kecil dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus jalan untuk bertahan hidup.

Namun, apabila sebagian besar usaha hanya mampu menghidupi pemilik dan keluarganya, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja baru tentu terbatas.

Di sinilah kita perlu membedakan antara pertumbuhan jumlah usaha dan pertumbuhan skala usaha.

Bertambahnya kedai kopi, misalnya, tidak selalu berarti bertambahnya kesempatan kerja dalam jumlah besar. Jika setiap kedai hanya dikelola pemiliknya dengan satu atau dua pekerja, kemampuan sektor tersebut menyerap tenaga kerja tetap terbatas.

Terlebih lagi, usaha yang bergerak di bidang serupa akan berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat. Ketika jumlah kedai bertambah lebih cepat daripada jumlah konsumen, omzet dapat terbagi, margin keuntungan menipis, dan sebagian usaha berisiko tutup.

Karena itu, banyaknya usaha kecil tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kita juga perlu melihat pendapatan bersih, daya tahan usaha, produktivitas, dan kemampuannya menciptakan pekerjaan bagi orang lain.

Jangan Sampai Anak Muda Menumpuk di Usaha yang Sama

Salah satu tantangan ekonomi Aceh adalah bagaimana mengarahkan semangat kewirausahaan anak muda ke sektor-sektor yang memiliki peluang pertumbuhan lebih luas.

Kedai kopi, usaha kuliner, barbershop, dan berbagai bisnis berbasis tren memang relatif mudah dimulai. Modal awalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan, sedangkan pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial.

Akan tetapi, kemudahan masuk ke suatu sektor juga berarti persaingannya berpotensi tinggi. Jika terlalu banyak pelaku usaha mengejar pasar yang sama, pertumbuhan jumlah bisnis belum tentu diikuti pertumbuhan keuntungan secara keseluruhan.

Aceh sebenarnya memiliki peluang ekonomi yang lebih beragam. Sektor pertanian dan perikanan, misalnya, tidak hanya menawarkan kesempatan menjual hasil produksi mentah, tetapi juga membuka ruang bagi pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran berbasis teknologi.

Bayangkan jika anak muda tidak hanya menjual kopi dalam bentuk minuman, tetapi juga mengembangkan produk olahan kopi lokal dengan merek yang kuat, standar mutu yang baik, serta jaringan pemasaran lintas daerah.

Demikian pula hasil pertanian dan perikanan. Produk lokal dapat memiliki nilai tambah lebih tinggi apabila diolah dan dipasarkan secara profesional.

Dengan pendekatan seperti ini, kewirausahaan tidak berhenti pada membuka usaha, tetapi bergerak menuju peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

Tentu saja, tidak semua anak muda harus menjadi pengusaha. Ekonomi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kewirausahaan, investasi, industri, perdagangan, dan sektor jasa yang mampu menyediakan pekerjaan dengan kualitas beragam.

Karena itu, menjamurnya UMKM seharusnya berjalan beriringan dengan tumbuhnya perusahaan dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam skala lebih besar.

Apakah Ini Bukti Kegagalan Pemerintah?

Menjamurnya UMKM di tengah persoalan pengangguran tentu memunculkan pertanyaan tentang peran pemerintah. Namun, menyimpulkan bahwa fenomena ini sepenuhnya merupakan bukti kegagalan pemerintah juga terlalu tergesa-gesa.

Pasar kerja dipengaruhi banyak faktor. Bencana alam, perubahan teknologi, dinamika investasi, kondisi permintaan masyarakat, hingga perubahan pola konsumsi dapat memengaruhi kesempatan kerja.

BPS Aceh, sebagaimana dikutip dalam naskah ini, menyebut banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan pengangguran pada Februari 2026.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan layanan pesan-antar telah membuka peluang usaha baru. Anak muda kini dapat memasarkan produk tanpa harus memiliki toko besar atau jaringan distribusi konvensional.

Dengan demikian, sebagian pertumbuhan UMKM memang dapat mencerminkan perubahan pilihan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata respons terhadap sulitnya memperoleh pekerjaan.

Meski demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan usaha tumbuh secara sehat dan kesempatan kerja berkembang.

Persoalannya bukan sekadar bagaimana mendorong masyarakat membuka usaha, melainkan bagaimana memastikan usaha tersebut mampu bertahan, berkembang, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pemerintah tidak cukup hanya mencatat jumlah UMKM atau menyalurkan bantuan modal. Dukungan harus diarahkan pada peningkatan kemampuan pelaku usaha, produktivitas, akses pasar, dan daya saing.

Lima Langkah agar UMKM Aceh Naik Kelas

Ada beberapa langkah yang menurut saya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Pertama, bantuan modal harus disertai pendampingan berkelanjutan.

Akses pembiayaan memang penting, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan menyediakan agunan. Namun, modal saja tidak cukup. Pelaku usaha juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, menghitung biaya produksi, menentukan harga, memahami pasar, dan memanfaatkan pemasaran digital.

Pendampingan semacam ini perlu dilakukan secara terukur, dengan indikator keberhasilan yang jelas, bukan sekadar berdasarkan jumlah peserta pelatihan atau bantuan yang tersalurkan.

Kedua, diversifikasi usaha harus diperkuat.

Anak muda perlu didorong untuk melihat peluang di sektor yang belum banyak digarap, terutama pengolahan hasil pertanian dan perikanan, ekonomi kreatif, serta jasa digital.

Pemerintah dapat membantu mempertemukan pelaku usaha dengan petani, nelayan, lembaga pembiayaan, pembeli, dan jaringan distribusi. Dengan begitu, UMKM tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi daerah.

Ketiga, perguruan tinggi harus memperkuat keterhubungan dengan dunia kerja.

Perguruan tinggi, termasuk institusi tempat saya mengabdi, perlu terus mengevaluasi kurikulum agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Pendidikan kewirausahaan sebaiknya tidak berhenti pada teori tentang cara mendirikan bisnis. Mahasiswa perlu memperoleh pengalaman praktis melalui magang, proyek usaha, inkubator bisnis, serta kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan.

Pada saat yang sama, perguruan tinggi tetap perlu mempersiapkan lulusan untuk bekerja secara profesional. Tujuannya bukan menjadikan semua sarjana sebagai pengusaha, melainkan membekali mereka agar mampu memilih dan memasuki jalur karier yang sesuai dengan kompetensinya.

Keempat, penciptaan lapangan kerja formal harus tetap menjadi agenda utama.

UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian, tetapi tidak dapat dijadikan pengganti seluruh kebutuhan terhadap industri dan investasi produktif.

Aceh membutuhkan investasi yang mampu memperluas kegiatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menyerap tenaga kerja. Belanja pembangunan, termasuk pemanfaatan dana otonomi khusus, perlu diarahkan secara terukur pada kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari banyaknya program yang terlaksana, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, data UMKM dan ketenagakerjaan harus diperbaiki.

Sampai data yang disajikan dalam pembahasan ini, informasi terbuka yang secara khusus memetakan usia dan tingkat pendidikan pelaku UMKM Aceh belum tersedia untuk memastikan seberapa besar proporsi anak muda dan sarjana yang menjalankan usaha.

Karena itu, anggapan bahwa semakin banyak sarjana membuka usaha akibat kesulitan memperoleh pekerjaan masih perlu diuji melalui penelitian dan data yang representatif.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan mengenai karakteristik pelaku usaha, alasan memulai bisnis, pendapatan, jumlah pekerja, serta keberlangsungan usaha.

Data tersebut dapat menjadi dasar untuk membedakan usaha yang tumbuh karena peluang ekonomi dari usaha yang dijalankan terutama untuk bertahan hidup. Hasilnya akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Mengubah Daya Juang Menjadi Kesejahteraan

Pada akhirnya, menjamurnya UMKM di Aceh merupakan fenomena yang memiliki dua sisi. Ia menunjukkan daya juang masyarakat, kreativitas anak muda, dan terbukanya peluang ekonomi baru. Namun, fenomena tersebut juga mengingatkan kita bahwa penciptaan pekerjaan yang layak masih menjadi pekerjaan besar.

Kita tidak perlu mempertentangkan kewirausahaan dengan pekerjaan formal. Keduanya sama-sama penting dan seharusnya saling memperkuat.

Yang perlu dihindari adalah menjadikan pertumbuhan jumlah UMKM sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab, keberanian membuka usaha belum tentu berarti pelakunya telah mencapai kesejahteraan.

Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah usaha tersebut mampu bertahan, menghasilkan pendapatan yang layak, meningkatkan produktivitas, dan membuka kesempatan kerja bagi orang lain.

Karena itu, tugas pemerintah bukan sekadar mendorong masyarakat menjadi pengusaha, melainkan membangun ekosistem yang memungkinkan usaha berkembang sekaligus memperluas kesempatan kerja formal.

Anak muda Aceh telah menunjukkan keberanian untuk bergerak dan mengambil risiko. Kini, tantangannya adalah memastikan keberanian itu tidak berhenti sebagai strategi bertahan hidup, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.

Sebab, ekonomi daerah yang sehat bukan hanya ekonomi yang dipenuhi usaha baru, melainkan ekonomi yang mampu memberikan pilihan: bekerja dengan layak, membangun usaha dengan peluang berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan melalui produktivitas.

Di situlah keberhasilan pembangunan ekonomi Aceh seharusnya diukur.(*)

Oleh: Muhammad Taqdirul Alim, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra