MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026) malam.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut. Gugatan diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi pihak termohon. Adapun Bawaslu RI dan Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara menjadi pihak terkait.

“Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar hakim dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Pemohon Bukan Peserta Pilpres 2024

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang bukan merupakan peserta Pilpres 2024. Karena itu, para pemohon dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU tersebut.

“Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum,” ujar Suhartoyo.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA).

Putusan tersebut menjadi akhir dari proses persidangan yang sebelumnya telah dimulai sejak Senin (21/9/2026). Pada sidang pendahuluan, para pemohon telah menyampaikan alasan permohonan sekaligus petitum yang mereka ajukan.

Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran

Para pemohon sebelumnya menilai Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mereka mempersoalkan bukti kelulusan SMA atau sederajat yang menjadi salah satu persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, pemohon juga mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur bakal calon presiden dan wakil presiden tidak harus menyerahkan bukti kelulusan SMA atau sederajat dari luar negeri apabila telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon.

Pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.

Selain itu, pemohon meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran, termasuk Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2024, Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu 2024, serta Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Pemohon juga meminta agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan dan MPR diperintahkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Namun, seluruh permohonan tersebut tidak dapat diterima MK karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak mengabulkan permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran maupun membatalkan keputusan KPU terkait pencalonan dan penetapan pasangan calon Pilpres 2024.***