Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh Bawa Petisi Dukungan Investasi ke Komisi III DPR RI

JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menyampaikan aspirasi terkait dukungan terhadap masuknya investasi di wilayah tersebut kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Aspirasi itu disampaikan Juru Bicara Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Muhammad Amin, saat bertemu Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Rombongan tokoh masyarakat tersebut diterima Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., bersama Anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek Gam yang juga menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, serta Muhammad Rahul.

Dalam pertemuan itu, tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang turut menyerahkan petisi dukungan terhadap investasi di wilayah tersebut. Petisi tersebut disebut telah ditandatangani 1.115 penduduk atau sekitar 76,2 persen dari total masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Juru Bicara Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Muhammad Amin, mengatakan dukungan terhadap investasi terutama dilandasi kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

“Yang pertama sekali, kami membawa aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sejauh ini ingin ada lapangan kerja untuk masa depan anak-anak mereka,” ujar Amin.

Menurutnya, apabila investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan perusahaan diharapkan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial masyarakat.

Masyarakat, kata Amin, berharap investasi juga dibarengi program peningkatan pendidikan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin masa depan anak-anak Beutong Ateuh punya masa depan yang lebih baik dibandingkan orang-orang tua yang ada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang saat ini,” katanya.

Dorong Akses Ekonomi Masyarakat

Amin menjelaskan, kondisi geografis Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang relatif jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut berdampak terhadap biaya distribusi hasil pertanian masyarakat karena harus dibawa ke wilayah lain dengan jarak yang cukup jauh.

“Hasil pertanian masyarakat, misalnya, harus dibawa ke wilayah lain dengan jarak yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Karena itu, dengan adanya investasi dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membuka akses ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Investasi Diminta Tetap Jaga Lingkungan dan Kearifan Lokal

Terkait kekhawatiran mengenai dampak investasi terhadap lingkungan, Amin mengatakan masyarakat memahami bahwa setiap kegiatan usaha harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan yang dapat menjadi dasar untuk memastikan kegiatan investasi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal.

“Kita punya aturan, punya pemerintah, dan punya regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan atau para investor,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan perlu berjalan beriringan. Masyarakat juga tetap berkepentingan menjaga kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya, termasuk situs cagar budaya serta makam-makam bersejarah.

Selain lapangan kerja, masyarakat berharap putra-putri Beutong Ateuh Banggalang memperoleh kesempatan dalam program ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas yang disediakan perusahaan.

Amin menilai keterbatasan kompetensi tenaga kerja lokal pada bidang tertentu dapat diatasi melalui kerja sama antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

“Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan. Anak-anak kita yang mungkin belum memiliki kapasitas sesuai yang dibutuhkan, bisa dibimbing dan dibina, bahkan disekolahkan terkait bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat berharap komunikasi dan pembahasan dengan pihak perusahaan dapat terus dilakukan sehingga kesempatan kerja dan program pengembangan kapasitas bagi masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari pelaksanaan investasi.

Sebut sebagai Tanggung Jawab Moral

Amin mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab moral sebagai putra daerah untuk memperjuangkan kepentingan generasi mendatang.

“Ini beban moral yang paling berat yang harus saya pikul. Tentunya saya berharap apa pun yang terbaik untuk anak-anak Beutong Ateuh akan saya perjuangkan semaksimal mungkin,” tuturnya.

Ia berharap pembangunan dan investasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang ke depan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, kelestarian lingkungan, kearifan lokal, adat istiadat, serta keberadaan situs yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

Amin juga mengatakan dukungan yang dituangkan dalam petisi tersebut menunjukkan adanya dukungan dari masyarakat yang menandatangani petisi terhadap rencana investasi di wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

“Dengan didukung oleh 76,2 persen masyarakat di Beutong Ateuh yang telah menandatangani investasi ini menunjukkan bahwa masyarakat senang dengan masuknya investasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang,” pungkasnya.

Komisi III Tampung Aspirasi

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang terkait pembangunan daerah melalui investasi.

“Sebagai wakil rakyat, kami telah menampung aspirasi kawan-kawan dari Beutong Ateuh Banggalang terkait investasi yang masuk ke wilayahnya. Insyaallah, kami siap membantu kalau itu memang keinginan mayoritas masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang,” ungkap Habiburokhman.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah, sekaligus menekankan pentingnya pelaksanaan investasi yang tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan, sosial, adat, serta nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat.***