Komnas HAM Temui Pemintah Aceh, Desak Investigasi dan Kepastian Hukum Usai Bentrokan di Tiro Pidie

BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mengusut tuntas bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.

Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan Komnas HAM RI dengan sejumlah pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas langkah penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.

Pembahasan difokuskan pada pentingnya investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak masyarakat yang menjadi korban.

Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan peristiwa di Pulo Keunari tidak bisa dipandang sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat persoalan sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar permasalahan hingga terjadinya bentrokan tersebut.

Karena itu, ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan keadilan serta memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak.

Anis menyebutkan, terdapat dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan di Pidie.

“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.

Selain mendesak investigasi, Komnas HAM juga menyoroti tanggung jawab pemulihan terhadap para korban. Pemerintah Aceh dinilai perlu memiliki sikap dan posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut.

Menurut Anis, keluarga korban saat ini menantikan proses penyelesaian melalui jalur hukum. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar memantau perkembangan kasus, tetapi turut aktif memastikan proses investigasi berjalan.

“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar hak masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban, mendapatkan keadilan serta pemulihan sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa seluruh saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.

Taufik mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.

“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh diwakili Pj Sekda Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Kesbangpol Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sementara itu, rombongan Komnas HAM RI dipimpin Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, didampingi Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong pengungkapan peristiwa Pulo Keunari, memberikan kepastian hukum, serta memastikan hak-hak para korban terpenuhi.(*)