BANDA ACEH — Dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kian memanas. Di tengah situasi yang semakin terbuka ke publik, langkah konsolidasi mulai digerakkan oleh elite politik daerah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dikabarkan telah mengantongi dua nama yang disiapkan sebagai opsi pengganti posisi pimpinan DPRA.
Dua figur tersebut berasal dari internal Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur alias Haji Maop dan Saiful Bahri alias Pon Yaya. Keduanya dinilai sebagai pilihan strategis untuk menggantikan Zulfadli, yang belakangan menjadi sorotan dalam dinamika internal parlemen Aceh.
Sumber internal yang dekat dengan lingkaran Mualem menyebutkan, penjaringan dua nama tersebut bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Prosesnya berlangsung melalui serangkaian konsultasi lintas wilayah, termasuk pertemuan di Malaysia, Jakarta, hingga Medan.
“Ini bagian dari upaya mencari titik stabilitas. Dua nama sudah disiapkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ujar sumber tersebut, Kamis (9/4/2026).
Langkah konsolidasi ini mencuat setelah gesekan internal DPRA semakin terlihat, terutama dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 pada 6 April lalu.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka menyampaikan ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan Zulfadli. Situasi memanas ketika salah satu anggota DPRA, Rijaluddin, meminta agar gubernur bertemu langsung dengan seluruh anggota dewan tanpa kehadiran unsur pimpinan. Permintaan itu mendapat respons persetujuan dari forum.
Sorotan juga tertuju pada sikap Zulfadli saat berinteraksi dengan Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah. Dalam momen tersebut, ia terlihat berbicara dengan nada tinggi terkait pelaksanaan reses yang disebutnya dilindungi undang-undang.
Menurut sumber yang sama, rangkaian kejadian itu menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak lagi sekadar bersifat personal. Situasi dinilai telah menyentuh aspek efektivitas komunikasi politik serta koordinasi kelembagaan, baik di internal DPRA maupun dalam hubungan dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan unsur Forkopimda.
Meski arah perubahan mulai terlihat, hingga kini belum ada kepastian kapan keputusan resmi akan diumumkan. Namun, sinyal konsolidasi disebut semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan menjaga stabilitas politik dan hubungan antar-lembaga di Aceh.
“Pergantian itu kemungkinan besar terjadi. Tinggal menunggu momentum yang tepat,” ujar sumber tersebut.
Ketegangan politik di DPRA pun kini memasuki babak baru. Publik menanti langkah berikutnya dari Muzakir Manaf yang diyakini akan menentukan arah stabilitas politik Aceh ke depan.***
Komentar