Kabut Asap Karhutla Indonesia Kepung Singapura, Lawrence Wong Ancam Sanksi Perusahaan Pelaku

AWT — Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyoroti kembali kabut asap yang melanda negaranya akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah oleh musim kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran dan memperluas penyebaran asap lintas batas.

Wong menegaskan, pemerintah Singapura tengah menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran di kawasan konsesi mereka. Jika ditemukan bukti pelanggaran, otoritas Singapura tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @lawrencewongst, Wong menyatakan Singapura akan mengambil langkah tegas apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dasar hukum untuk melakukan penindakan.

“Jika terbukti dan diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas Singapura, serta mengeksplorasi tindakan bersama dengan negara-negara lain,” tegas Wong.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap Singapura dalam menghadapi persoalan kabut asap yang berulang kali melanda kawasan Asia Tenggara, terutama ketika kebakaran hutan dan lahan gambut meningkat selama musim kemarau.

Selain menyiapkan langkah hukum, Pemerintah Singapura menyatakan telah menawarkan bantuan teknis dan dukungan pemadaman kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

Wong mengatakan, pemerintahnya juga terus menjalin koordinasi dengan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN guna mencari solusi bersama terhadap pencemaran udara lintas batas tersebut.

“Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia, yang diperparah oleh periode kemarau panjang. Kami telah menawarkan bantuan kepada Indonesia, dan akan terus bekerja sama secara erat dengan mereka serta mitra ASEAN untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Menurut Wong, persoalan kabut asap tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan darurat ketika kebakaran sudah terjadi. Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mengatasi penyebab mendasar, termasuk kebakaran di kawasan hutan dan lahan gambut.

Di dalam negeri, Pemerintah Singapura juga mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak pencemaran udara.

Penyaluran masker berstandar N95 difokuskan kepada kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, serta masyarakat yang memiliki penyakit atau gangguan pernapasan.

Selain itu, pemerintah menyiagakan tempat perlindungan berpendingin udara atau shelter ber-AC di sejumlah Community Club (CC), Residents’ Network, dan Residents’ Committee.

Langkah tersebut ditujukan untuk menyediakan ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat ketika kualitas udara memburuk, terutama bagi warga yang rentan terhadap paparan partikel polutan.

Wong menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah, meskipun sumber pencemaran berasal dari luar wilayah Singapura.

Wong mengakui pemerintah Singapura tidak dapat mengendalikan faktor alam, seperti cuaca dan arah angin, maupun seluruh aktivitas yang berlangsung di luar wilayah negaranya.

Namun, ia memastikan pemerintah akan terus mengambil langkah perlindungan bagi masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi persoalan kabut asap.

“Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau angin, dan kita juga tidak bisa secara langsung mengendalikan apa yang terjadi di luar perbatasan kita. Namun, kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga Singapura, sembari bekerja sama dengan negara tetangga untuk mengatasi penyebab mendasar dari kabut asap ini,” tutupnya.

Pernyataan tersebut kembali menyoroti pentingnya penanganan karhutla secara lintas negara. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, kabut asap juga menjadi tantangan hubungan regional yang membutuhkan koordinasi, pencegahan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.(*)