Bupati Al-Farlaky Kembali Temui Wamensos, Perjuangkan Percepatan Pencairan Jadup Korban Banjir Aceh Timur

JAKARTA – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., kembali memperjuangkan percepatan pencairan bantuan Jatah Hidup (Jadup) bagi masyarakat korban banjir di wilayahnya.

Kali ini, Al-Farlaky menemui langsung Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas kepastian dan percepatan penyaluran bantuan Jadup yang hingga kini masih dinantikan para penyintas banjir.

Dalam pertemuan itu, Al-Farlaky menyampaikan bahwa pencairan Jadup menjadi salah satu persoalan yang terus dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, warga terdampak banjir sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa pemulihan pascabencana.

Ia mengaku, pemerintah daerah kerap menghadapi pertanyaan masyarakat terkait keterlambatan pencairan bantuan. Bahkan, muncul anggapan bahwa dana Jadup telah berada di tangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

“Setiap hari kami berhadapan dengan pertanyaan masyarakat terkait Jadup ini. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa bantuan tersebut sudah ada di tangan kabupaten. Padahal, sudah berulang kali kami jelaskan bahwa sumber anggarannya berasal dari Kementerian Sosial,” ujar Al-Farlaky.

Karena itu, ia kembali mendatangi pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian sekaligus mendorong agar proses pencairan bantuan tersebut dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, masyarakat yang menjadi korban banjir tidak seharusnya terus berada dalam ketidakpastian, mengingat bantuan Jadup sangat penting untuk menunjang kebutuhan dasar selama proses pemulihan kehidupan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, termasuk Aceh Timur, merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Adapun bantuan yang disiapkan Kementerian Sosial meliputi Jatah Hidup sebesar Rp450 ribu per orang setiap bulan, bantuan pengisian perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta bantuan sosial ekonomi sebesar Rp5 juta untuk setiap keluarga.

Khusus bantuan Jadup, Agus Jabo menyampaikan bahwa proses pengajuan anggaran untuk tahap berikutnya, yakni tahap 10, masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat.

“Untuk tahap 10 saat ini sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi Kementerian Keuangan dapat memberikan persetujuan. Setelah disetujui dan anggarannya dikeluarkan, Kementerian Sosial akan segera menyalurkan bantuan, baik melalui bank Himbara maupun PT Pos,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat Aceh Timur dapat bersabar menunggu proses administrasi dan persetujuan anggaran tersebut. Pemerintah pusat, kata dia, berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga bantuan bisa disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, percepatan pencairan Jadup menjadi perhatian serius karena bantuan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana banjir.

Pemerintah daerah berharap proses pencairan segera rampung agar masyarakat terdampak dapat menerima hak mereka tanpa harus menunggu lebih lama.(*)