Banjir Terus Berulang, Mahasiswa USK Desak Pemkab Aceh Tenggara Bentuk Tim Ahli Penanganan DAS

ACEH TENGGARA – Banjir yang terus berulang di Desa Kuning 1, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara didesak segera mengevaluasi pola penanganan banjir dan menyusun solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menjadi korban.

Desakan tersebut disampaikan Win Farhan Afdillah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus putra asli Desa Kuning 1.

Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara mengambil langkah serius dengan memimpin koordinasi lintas sektor, melibatkan Sekretaris Daerah, DPRK, perangkat daerah teknis, camat, pemerintah desa, hingga instansi pemerintah provinsi dan pusat.

Menurut Win, banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa penanganan selama ini belum menyentuh akar persoalan.

“Banjir di Kuning 1 bukan persoalan baru. Jika kejadian yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, pemerintah harus berani mengevaluasi cara penanganannya. Jangan sampai setiap banjir datang, pemerintah kembali melakukan pendataan dan rapat, tetapi masyarakat tetap menjadi korban,” tegas Win dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Berdasarkan catatan pemberitaan, banjir pada 13 September 2026 melanda 12 desa di enam kecamatan dengan 363 kepala keluarga atau 1.324 jiwa terdampak.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, banjir kembali membawa material lumpur dan kayu hingga menggenangi jalan nasional dengan ketinggian air sekitar 35–45 sentimeter.

Persoalan serupa juga tercatat terjadi pada Mei dan November 2022, Oktober dan Desember 2024, serta Februari 2025. Bahkan, masalah penyumbatan jembatan disebut telah terjadi sejak 2022.

“Empat tahun bukan waktu yang singkat untuk mengenali persoalan. Jika penyebab banjir terus berulang, yang harus dipertanyakan adalah keseriusan, koordinasi, dan efektivitas kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Win mendorong Pemkab Aceh Tenggara segera menginisiasi pembentukan Tim Ahli Penanganan Banjir dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tim tersebut diharapkan melibatkan akademisi, praktisi, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti hidrologi dan DAS, teknik sumber daya air, teknik sipil dan infrastruktur, lingkungan dan tata ruang, kebencanaan, hingga perencanaan wilayah dan kebijakan publik.

Menurutnya, keberadaan tim ahli diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab banjir, mengkaji sedimentasi dan kapasitas sungai, mengevaluasi kondisi jembatan serta infrastruktur, hingga merumuskan strategi mitigasi dan penanganan jangka panjang.

Tim tersebut juga diharapkan menjadi wadah koordinasi antara Pemkab Aceh Tenggara, Pemerintah Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, BWS Sumatera I, dan perguruan tinggi.

“Jangan menyelesaikan persoalan teknis hanya dengan perkiraan dan tindakan sementara. Kita membutuhkan kajian ilmiah dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Hasil kajian tim ahli harus menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah sekaligus bahan untuk mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret,” katanya.

Selain pembentukan tim ahli, Win juga mendesak Pemkab Aceh Tenggara agar lebih aktif meminta kepastian pemerintah pusat terkait rencana pembangunan flyover di kawasan Jembatan Kuning serta kelanjutan normalisasi Sungai Lawe Kinga.

Ia menilai rencana pembangunan tersebut harus disertai kejelasan jadwal, tahapan pekerjaan, sumber pendanaan, serta langkah penanganan sementara sebelum pembangunan permanen direalisasikan.

“Jangan berlindung di balik alasan pembagian kewenangan. Memang ada infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pusat, tetapi masyarakat yang menanggung dampaknya adalah rakyat Aceh Tenggara. Bupati harus menjadi pihak terdepan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menunggu kebijakan dari pusat,” tegasnya.

Win juga meminta setiap unsur pemerintahan menjalankan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Bupati dan Wakil Bupati diminta memimpin koordinasi, Sekretaris Daerah mengintegrasikan program lintas dinas, sementara DPRK menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

BPBD diharapkan memperkuat mitigasi serta sistem peringatan dini. Dinas PUPR dan Bappeda diminta memastikan perencanaan infrastruktur dan penganggaran, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, Camat Bambel, serta Pemerintah Desa Kuning 1 perlu memperkuat pengawasan lingkungan dan pendataan kondisi lapangan.

Ia menegaskan, seluruh program penanganan banjir harus memiliki target waktu, penanggung jawab, serta keterbukaan informasi mengenai anggaran dan perkembangan pelaksanaannya.

Win menyatakan masyarakat Desa Kuning 1 siap berpartisipasi dalam upaya penanganan banjir, mulai dari pendataan titik genangan, gotong royong membersihkan saluran, hingga menjadi relawan peringatan dini dan evakuasi.

Namun, menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kebijakan, anggaran, tenaga ahli, dan pembangunan infrastruktur.

“Masyarakat tidak ingin terus diminta bersabar setiap kali banjir datang. Kami siap bekerja bersama, tetapi pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui langkah nyata. Persoalan DAS dan infrastruktur membutuhkan intervensi teknis serta anggaran yang jelas, bukan sekadar imbauan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Win menegaskan bahwa persoalan banjir di Desa Kuning 1 harus menjadi prioritas serius Pemkab Aceh Tenggara.

“Jangan sampai setiap banjir datang, pemerintah kembali menggelar rapat, melakukan pendataan, dan mengulang janji yang sama. Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan pengulangan janji. Bentuk tim ahli, satukan seluruh instansi, desak pemerintah pusat, dan pastikan setiap program berjalan. Keselamatan rakyat harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan,” pungkasnya.(*)