BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur, Kamis (23/04/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan anggota DPR RI, hingga jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kepala SKPA, Bupati/Wali Kota, serta perwakilan organisasi masyarakat dan pers.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan Aceh dengan program nasional, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Tahun ini, tema yang diusung adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Gubernur menyoroti kondisi Aceh pasca bencana banjir besar yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ujar Mualem.
Ia mengungkapkan, untuk memulihkan kondisi Aceh secara menyeluruh, dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun. Namun hingga saat ini, anggaran yang tersedia dinilai belum mampu menutupi kebutuhan tersebut secara maksimal.
Menurut Mualem, bantuan yang diterima selama ini masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan, masih sangat minim sentuhan.
Bahkan, di sejumlah wilayah pedalaman, masyarakat masih harus menyeberang sungai menggunakan rakit karena akses jembatan yang putus atau belum tersedia.
“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Mualem juga menyoroti masalah lingkungan, khususnya kondisi sungai yang semakin melebar dan mulut sungai (kuala) di kawasan pesisir yang pendangkalan.
Ia menjelaskan, jika kuala tidak segera dikeruk dan ditangani, aliran air dari hulu akan tersumbat sehingga berpotensi memicu banjir yang lebih parah di masa mendatang. Kondisi ini juga menghambat aktivitas nelayan yang harus menunggu pasang surut air laut untuk bisa melaut.
“Kita sudah berupaya keras dapat izin dari pusat untuk pengerukan. Untuk itu, kami minta dukungan khususnya dari Kementerian Kelautan agar persoalan ini segera tertangani,” pungkas Mualem.***
Komentar