Indonesia dan AS Setuju Turunkan Tarif, Presiden Prabowo: Kami Lindungi Pekerja dan Kepentingan Rakyat

Jakarta – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan hasil kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS. Pernyataan ini disampaikan kepada media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025.

Penurunan Tarif Ekspor
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa negosiasi berlangsung alot, namun akhirnya kedua negara mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%.

“Saya berbicara dengan Presiden Donald Trump, Alhamdulillah, meski sulit, akhirnya ada kesepakatan. Kami memahami kepentingan mereka, mereka juga memahami kepentingan kami,” ujar Prabowo.

Komitmen Melindungi Pekerja dan Rakyat
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingan nasional dalam setiap negosiasi. Ia menyebut Trump sebagai negosiator yang tangguh, tetapi Indonesia tetap bersikeras hingga mencapai titik temu yang adil.

“Saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras. Tapi yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” tegasnya.

Potensi Pembelian Pesawat Boeing dan Penguatan Garuda Indonesia
Selain isu tarif, Prabowo juga menyampaikan rencana pembelian pesawat dari Boeing untuk memperkuat maskapai nasional, Garuda Indonesia. Ia menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Garuda sebagai simbol kebanggaan bangsa.

“Garuda adalah kebanggaan kita, flight carrier nasional yang lahir dalam perjuangan kemerdekaan. Garuda harus menjadi lambang Indonesia,” ujarnya.

Kerja Sama Dagang yang Seimbang
Prabowo menekankan bahwa Indonesia tetap terbuka pada kerja sama perdagangan yang adil, termasuk impor bahan penting seperti BBM, gas, gandum, dan kedelai dari AS.

“Kami butuh impor beberapa komoditas, dan akhirnya kami menemukan titik temu yang saling menguntungkan,” jelasnya.

Dengan kesepakatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia sekaligus melindungi kepentingan pekerja dan industri dalam negeri.

(Sumber: Sekretariat Presiden RI)