Pengangguran Sarjana Tembus 1 Juta, Puan: Negara Harus Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana di Indonesia yang mencapai 1,01 juta orang per Februari 2025. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan kelemahan sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, serta arah pembangunan ekonomi nasional secara struktural.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Lebih dari satu juta sarjana kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pasar kerja belum terhubung dengan kebutuhan nyata industri,” ujar Puan pada Jumat (11/07/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total pengangguran nasional per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Rinciannya, lulusan SD dan SMP menyumbang 2,42 juta orang, disusul lulusan SMA sebanyak 2,04 juta orang. Sementara itu, lulusan SMK berkontribusi 1,63 juta pengangguran, diikuti lulusan universitas (1,01 juta orang) dan diploma (177,39 ribu orang).

Puan menegaskan, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi dan SMK agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

“Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif, bukan sekadar pabrik penghasil gelar akademik,” tegasnya.

Untuk menjembatani kesenjangan keterampilan, Puan mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional sebagai tempat pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) di berbagai wilayah strategis, terutama yang berbasis industri digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.

“Kita membutuhkan pusat pelatihan berbasis industri yang responsif terhadap tuntutan zaman,” ucapnya.

Selain itu, Puan menilai perluasan sektor produktif dan investasi di industri padat karya, sektor hijau, serta ekonomi digital menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja. “Regulasi dan insentif fiskal harus diarahkan bukan hanya untuk menumbuhkan sektor informal, tetapi juga mendorong lapangan kerja berkualitas,” jelasnya.

Puan juga mendesak pemerintah membangun platform digital terpadu yang melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Platform ini diharapkan mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis.

“Lintas kementerian harus mampu menghubungkan pencari kerja, khususnya lulusan sarjana dan SMK, dengan pelatihan serta lowongan kerja yang relevan. Selain itu, perlu ada informasi proyeksi pekerjaan masa depan berbasis data,” ungkap Puan.

“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja secara terpisah, masalah pengangguran tidak akan pernah terselesaikan. Kita membutuhkan koordinasi menyeluruh, bukan solusi parsial,” tambahnya.

Puan menekankan, tingginya angka pengangguran sarjana merupakan gambaran stagnasi dalam perencanaan pembangunan manusia. Jika tidak segera ditangani, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

“Negara harus hadir tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan menjamin kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya,” pungkas Puan.