Kabar Bendera Aceh Sudah Diputuskan Pusat Disebut Hoaks, Ini Penjelasan Pemerintah

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membantah tegas informasi yang menyebutkan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan keputusan final terkait penyelesaian polemik bendera Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Hingga saat ini, komunikasi dan pembahasan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat masih terus berlangsung.

“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi antara kedua pihak berlangsung secara dinamis dan konstruktif. Karena itu, belum ada keputusan akhir yang ditetapkan terkait persoalan bendera Aceh.

“Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” tegasnya.

Nurlis mengungkapkan, dalam sepekan terakhir Pemerintah Aceh terus melakukan lobi dan komunikasi intensif di tingkat nasional. Upaya tersebut difokuskan pada penyelesaian tiga persoalan penting, yakni bendera Aceh, kelanjutan dana otonomi khusus (Otsus), serta status lahan Lapangan Blang Padang.

Menurutnya, keseriusan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh juga ditunjukkan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyampaikan langsung harapan dan posisi Pemerintah Aceh terkait sejumlah persoalan strategis yang menyangkut kepentingan daerah.

Sebelumnya, Gubernur Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) juga melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta. Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPR Aceh.

Nurlis menilai, keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif menunjukkan adanya kesamaan komitmen dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat pusat.

“Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, juga dibahas bendera, dana Otsus, dan Lapangan Blang Padang,” ungkapnya.

Di tengah proses komunikasi tersebut, Nurlis menyayangkan munculnya informasi yang mengklaim bahwa persoalan bendera Aceh telah memiliki keputusan final. Ia menilai penyebaran kabar tersebut berpotensi memicu kegaduhan dan merusak suasana kondusif di Aceh.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak benar di tengah berlangsungnya negosiasi penting antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat justru dapat mengganggu upaya mencari solusi bersama.

“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana Otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” ujarnya.

Ia juga menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan narasi tersebut untuk memancing kegaduhan serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Aceh mengimbau seluruh elemen masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, pemuda hingga mahasiswa, agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Masyarakat juga diminta lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial maupun ruang publik.

Nurlis mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Gubernur Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta DPR Aceh yang saat ini terus memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur konstitusional.

“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” pungkasnya.(*)