Tragedi Maulid di Pidie, Komnas HAM Desak Usut Tuntas Penembakan yang Tewaskan Warga

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kericuhan yang terjadi saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari atau Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

Peristiwa yang diduga dipicu pengibaran bendera Bulan Bintang tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia akibat tertembak. Selain itu, sejumlah warga dan personel TNI dilaporkan mengalami luka-luka.

Kericuhan terjadi pada Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB. Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, ketegangan bermula ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi kenduri.

Aparat TNI kemudian mendatangi lokasi dengan maksud menurunkan bendera tersebut. Namun, tindakan itu mendapat penolakan dari warga setempat sehingga situasi memanas dan berujung kericuhan.

Insiden tersebut dilaporkan diwarnai aksi pemukulan dan penembakan terhadap warga hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie. Menyikapi peristiwa tersebut, Komnas HAM akan segera melakukan pemantauan lapangan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan secara langsung.

Komnas HAM juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan metode scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah guna mengungkap secara menyeluruh kronologi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Selain itu, Komnas HAM meminta dilakukan autopsi terhadap korban meninggal dunia serta pemeriksaan terhadap para korban luka dan pihak yang diduga terlibat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif, memberikan akses keadilan bagi korban, serta mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Tidak hanya itu, Komnas HAM meminta pemerintah segera menyelesaikan akar persoalan dan mengantisipasi potensi eskalasi agar peristiwa tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

“Pemerintah juga didesak memastikan seluruh korban luka memperoleh penanganan medis maksimal serta menjamin pemulihan hak-hak korban dan keluarganya,” demikian keterangan Komnas HAM yang dikutip pada Jumat (6/11/2026).

Komnas HAM turut mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan mendukung proses pengungkapan fakta secara objektif serta transparan.

Pengusutan secara menyeluruh dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi para korban sekaligus menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia di Aceh.(*)