Mualem Tagih Kepastian Pemerintah Pusat! Dana Otsus, Bendera Aceh hingga Blang Padang Harus Segera Tuntas

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mendesak Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat Aceh. Ketiga persoalan tersebut meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), polemik Bendera Aceh, serta kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang.

Desakan tersebut disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mualem berharap pembahasan mengenai ketiga persoalan itu dapat segera diselesaikan sehingga tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.

“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” kata Mualem.

Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, masyarakat Aceh dapat memperoleh kepastian terkait berbagai agenda strategis tersebut.

Rapat koordinasi itu dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman bersama Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Pusat menyatakan komitmennya untuk mengawal penyelesaian ketiga persoalan yang disampaikan Pemerintah Aceh.

Dudung menegaskan, keberlanjutan Dana Otsus merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan Aceh ke depan.

“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” ujar Dudung.

Sementara terkait status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, pemerintah menyatakan akan memberikan kepastian hukum dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Adapun mengenai polemik Bendera Aceh, Pemerintah Pusat akan mengedepankan dialog bersama Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluar terbaik.

“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Mualem turut didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

Turut hadir Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, Pj. Sekda Aceh Taufik, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pemerintah Aceh berharap komitmen yang disampaikan Pemerintah Pusat dalam pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret sehingga tiga persoalan strategis Aceh memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum.(*)