Soroti Maraknya Bullying, Aktivis Mahasiswi Desak Pemkab Aceh Barat Perkuat Perlindungan Anak

BANDA ACEH – Persoalan perundungan (bullying) dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat menjadi perhatian aktivis mahasiswi asal daerah tersebut, Nadya. Ia mendesak pemerintah daerah dan pihak sekolah memperkuat sistem perlindungan anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Menurut Nadya, perundungan tidak boleh lagi dianggap sebagai kenakalan biasa atau sekadar persoalan antarsiswa. Sebab, tindakan bullying, baik secara verbal, fisik, sosial maupun melalui media digital, dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, dan perkembangan anak.

“Anak-anak seharusnya pergi ke sekolah dengan perasaan aman dan nyaman untuk belajar. Jangan sampai mereka justru datang dengan rasa takut karena khawatir diejek, dihina, dikucilkan, atau mendapatkan kekerasan dari teman-temannya sendiri,” kata Nadya dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Ia menilai, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag), tenaga pendidik, orang tua hingga masyarakat.

Nadya turut menyoroti data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 18 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat pada 2024. Angka itu meningkat dibandingkan 2023 yang mencatat tujuh kasus.

Menurutnya, peningkatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan, pengawasan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan seluruh kejadian di lapangan. Sebab, masih ada kemungkinan korban memilih diam karena takut, malu, mendapat ancaman, atau khawatir tidak memperoleh perlindungan.

“Saya khawatir masih ada anak-anak yang memilih memendam penderitaannya sendiri. Mereka takut bercerita, takut tidak dipercaya, bahkan takut mendapatkan perlakuan yang lebih buruk setelah melapor,” ujarnya.

Nadya menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika suatu kasus menjadi viral di media sosial. Sistem perlindungan anak harus dibangun secara berkelanjutan agar kekerasan dapat dicegah sejak dini dan korban segera mendapatkan pertolongan.

Selain pemerintah daerah, Nadya meminta pihak sekolah mengambil peran lebih serius dalam mencegah dan menangani perundungan.

Ia mengingatkan bahwa bullying tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ejekan terhadap kondisi tubuh, penghinaan terhadap keluarga, pengucilan dari pergaulan, ancaman hingga tindakan mempermalukan teman melalui media sosial juga termasuk perilaku yang harus mendapat perhatian.

“Tidak semua luka terlihat dari luar. Ada anak yang mungkin tetap tersenyum di sekolah, tetapi sebenarnya sedang mengalami tekanan akibat perlakuan orang lain. Karena itu, jangan menganggap ejekan sebagai candaan apabila tindakan tersebut sudah menyakiti orang lain,” katanya.

Ia mendorong setiap sekolah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, menjamin kerahasiaan identitas korban, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional.

Nadya juga mengingatkan agar pihak sekolah tidak menutupi kasus kekerasan hanya demi menjaga nama baik institusi.

“Jangan sampai sekolah lebih sibuk menjaga citra daripada melindungi anak yang menjadi korban. Keselamatan dan hak anak harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Dalam upaya memperkuat pencegahan perundungan, Nadya mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempelajari pendekatan yang diterapkan di Korea Selatan dan Jepang.

Menurutnya, Korea Selatan dapat menjadi referensi dalam membangun sistem pelaporan, pemeriksaan kasus, perlindungan korban, serta pemberian konsekuensi yang proporsional terhadap pelaku.

Sementara Jepang dinilai dapat menjadi contoh dalam memperkuat pendidikan moral, empati, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah.

Meski demikian, ia menilai penerapan pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Aceh.

“Pendidikan tidak hanya tentang nilai akademik, tetapi juga bagaimana membentuk manusia yang memiliki hati nurani. Anak-anak harus diajarkan untuk menghargai perbedaan, menghormati sesama, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak, Nadya menyampaikan tujuh rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pertama, meminta Bupati Aceh Barat memperkuat komitmen perlindungan anak melalui kebijakan pencegahan bullying yang terukur dan berkelanjutan.

Kedua, mendorong Dinas Pendidikan memastikan setiap sekolah memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan kekerasan yang aman serta mudah diakses.

Ketiga, meminta DP3AKB memperkuat layanan pendampingan psikologis, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

Keempat, mendorong kepala sekolah dan tenaga pendidik meningkatkan pengawasan serta tidak menormalisasi tindakan perundungan.

Kelima, meminta DPRK Aceh Barat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran perlindungan anak.

Keenam, mendorong keterlibatan orang tua, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang ramah anak.

Ketujuh, meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kasus kekerasan terhadap anak serta memastikan setiap laporan mendapatkan tindak lanjut.

Nadya menegaskan, keberhasilan perlindungan anak tidak cukup diukur melalui penghargaan, predikat, maupun kegiatan sosialisasi. Hal terpenting adalah memastikan anak-anak benar-benar merasa aman dan memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan.

“Jangan hanya membangun citra sebagai daerah ramah anak, tetapi lupa memastikan anak-anak benar-benar terlindungi. Saya ingin melihat perubahan nyata, bukan hanya spanduk, seminar, atau kegiatan seremonial,” katanya.

Ia berharap kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan perlindungan anak di Aceh Barat.

Menurut Nadya, persoalan bullying dan kekerasan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun sekolah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Saya mungkin hanya seorang mahasiswi yang menyampaikan kegelisahan terhadap persoalan di daerah sendiri. Namun, saya percaya perubahan harus dimulai dari keberanian untuk bersuara. Anak-anak Aceh Barat berhak tumbuh dengan bahagia, dihargai, dan mendapatkan perlindungan,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang harus menjalani masa pendidikan dalam ketakutan.(*)