Pakar HAM PBB Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace Bentukan Trump, Ada Apa?

AWT – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menangani konflik Gaza.

Albanese menilai keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut berisiko mengabaikan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ia juga memperingatkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi memperkuat pengaruh Israel dan Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan terhadap Gaza.

Dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Albanese mengaku memahami niat baik pemerintah Indonesia. Namun, ia mempertanyakan mekanisme pembentukan dan pelaksanaan badan tersebut.

“Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap berpikir ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ujar Albanese.

Menurutnya, Indonesia perlu mempertimbangkan konsekuensi politik dan hukum dari keterlibatannya dalam badan yang dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara wilayah Palestina tersebut.

Ia menilai Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina. Albanese juga menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur Board of Peace yang diumumkan Trump.

Board of Peace Dikritik karena Minim Keterwakilan Palestina

Kritik Albanese mendapat tanggapan dari seorang pejabat Board of Peace. Pejabat tersebut membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan dalam mekanisme tersebut.

Menurut pejabat itu, kepemimpinan dan kepemilikan proses oleh Palestina tetap menjadi bagian utama dari upaya pengelolaan Gaza.

Administrasi sipil dan pemulihan wilayah tersebut disebut dipimpin oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang beranggotakan tenaga profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Meski demikian, Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina belum cukup untuk menjamin partisipasi substantif masyarakat Palestina dalam menentukan masa depan wilayah mereka.

“Menamai beberapa birokrat di sana-sini adalah tokenisme,” katanya.

Albanese menegaskan bahwa keterlibatan warga Palestina tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Menurutnya, rakyat Palestina harus memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan wilayah dan kehidupan mereka.

Indonesia Tangguhkan Pembahasan Keanggotaan

Di tengah munculnya kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace masih ditangguhkan.

Pernyataan itu kembali menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan keputusan akhir mengenai keanggotaan Indonesia dalam badan tersebut.

Sebelumnya, Indonesia menyatakan akan bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump. Jakarta juga menjanjikan pengiriman pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Rencana tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok Muslim di dalam negeri. Mereka mempertanyakan apakah keterlibatan Indonesia dalam mekanisme yang dibentuk Washington benar-benar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Selama ini, Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan berulang kali mengecam kekerasan Israel terhadap warga Palestina.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan bahwa Indonesia akan mundur dari Board of Peace apabila keikutsertaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.

Albanese memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dapat mengganggu hubungan erat Jakarta dengan Palestina, terutama apabila arah kebijakan dan aturan badan tersebut ditentukan oleh Israel.

“Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel,” ujarnya.

Albanese Sarankan Indonesia Bergabung dengan Hague Group

Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mendorong penegakan hukum internasional dan penggunaan mekanisme hukum terkait tindakan Israel.

Kelompok tersebut mencakup Afrika Selatan dan Malaysia.

Menurut Albanese, pendekatan melalui penegakan hukum internasional dapat menjadi pilihan bagi Indonesia untuk memperkuat dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Saran itu muncul ketika pelaksanaan rencana perdamaian Trump untuk Gaza masih menghadapi berbagai hambatan.

Kesepakatan gencatan senjata pada 2025 sebelumnya membuka jalan bagi pembebasan sandera yang tersisa serta ratusan tahanan dan warga Palestina yang ditahan. Namun, upaya pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel belum berjalan sesuai harapan.

Laporan Reuters juga menyebutkan bahwa pasukan Israel masih melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza.

Sementara itu, Israel membantah tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang disampaikan oleh komisi PBB serta sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional dan Israel.

Albanese dikenal sebagai salah satu pengkritik keras tindakan Israel di wilayah Palestina. Sikapnya telah menuai kritik dari sejumlah negara Barat, sedangkan pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dirinya.

Ujian Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia

Perdebatan mengenai Board of Peace menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam menentukan arah diplomasi terhadap konflik Palestina.

Di satu sisi, keterlibatan dalam mekanisme perdamaian internasional dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana badan tersebut mampu menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan hanya menyangkut keikutsertaan dalam sebuah badan internasional, tetapi juga konsistensi politik luar negeri dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penegakan hukum internasional.

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mengumumkan keputusan akhir mengenai keanggotaannya dalam Board of Peace. Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian, terutama terkait komitmen Jakarta untuk memastikan setiap langkah diplomasi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.(*)