Tito Akui Pemulihan Bencana Sumatra Tak Bisa Selesai Setahun

Jakarta – Pemulihan bencana Sumatra membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui penanganan dampak bencana hidrometrologi di sejumlah wilayah Pulau Sumatra beberapa waktu lalu tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun karena wilayah terdampak sangat luas.

Tito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (05/08/2026). Ia mengatakan proses pemulihan masih membutuhkan waktu karena penanganan dilakukan terhadap wilayah yang terdampak cukup luas.

“Jujur saja luasnya dampak ini memerlukan waktu tidak bisa diselesaikan waktu setahun aja, kita kan masuk bulan sembilan, sekarang dari November, Agustus ini. Sembilan bulan enggak mungkin semuanya total, enggak bisa saya jamin enggak akan bisa,” ucap Tito dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (05/08/2026).

Pemulihan Bencana Sumatra Hadapi Beragam Masalah

Tito mengatakan persoalan yang ditemukan di lapangan berbeda-beda. Ia mencontohkan kondisi di Aceh Utara, yang dari wilayah kotanya terlihat seolah tidak terdampak, tetapi persoalannya menjadi sangat kompleks ketika masuk ke daerah pedalaman.

“Kayu bertumpuk, kemudian rumah hancur, tiang roboh, sekolah ditimpa kayu,” ujarnya.

Meski proses pemulihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, Tito mengatakan pemerintah terus melakukan upaya maksimal untuk menangani berbagai persoalan akibat bencana tersebut.

Ia juga menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam menangani dampak bencana. Salah satunya terkait rumah sakit yang disebut telah seluruhnya kembali beroperasi.

Sekolah Terdampak Mulai Kembali Beroperasi

Untuk sektor pendidikan, Tito menyebut dari 4.922 bangunan sekolah yang terdampak, sebanyak 4.834 bangunan sudah kembali ke sekolah asal.

Namun, masih terdapat kelas darurat karena sejumlah sekolah menggunakan gedung-gedung milik pemerintah yang tersedia. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk kegiatan belajar, tetapi digunakan agar proses pendidikan tetap berjalan.

“Kita akuin ada kelas darurat karena mereka pakai gedung-gedung yang ada, punya pemerintah, enggak ideal untuk sekolah tapi yang penting jalan dulu, di tenda betul masi ada tenda, kenapa? umumnya yang di tenda ini yang betul-betul hancur, hanyut di pinggir sungai. Jadi kita perlu tanah untuk relokasi dan setelah itu, cari tanah juga kadang enggak mudah,” ujarnya.

Pemerintah masih melakukan penanganan terhadap wilayah yang mengalami kerusakan berat, termasuk lokasi yang bangunannya hancur atau hanyut di pinggir sungai. Salah satu kebutuhan dalam proses tersebut adalah ketersediaan tanah untuk relokasi.