21 Tahun Damai Aceh: Abu Lapang Ajak Seluruh Elemen Jaga Momentum Persatuan

ACEH UTARA — Genap 21 tahun perjalanan perdamaian Aceh menjadi momentum berharga untuk merefleksikan transisi dari masa konflik menuju kehidupan yang penuh kedamaian. Perdamaian yang lahir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Finlandia merupakan capaian bersejarah yang wajib dijaga dan dirawat secara bersama-sama.

Direktur Utama BUMD PASE Energi Migas Perseroda Aceh Utara, Abu Lapang, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan 21 tahun perdamaian ini sebagai sarana memperkuat komitmen menjaga kedamaian yang diraih melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan.

Menurut Abu Lapang, perdamaian Aceh tidak datang dengan mudah. Ada sejarah panjang dan perjalanan yang pahit di balik terciptanya suasana aman dan damai saat ini. Oleh sebab itu, perdamaian tak boleh dianggap hal yang lumrah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga dari generasi ke generasi.

“Refleksi 21 tahun damai Aceh harus kita jadikan momentum untuk semakin memperkuat perdamaian. Kita semua tentu mengingat bagaimana pahitnya perjalanan masa lalu. Karena itu, jangan sampai perdamaian yang sudah kita raih dengan perjuangan yang begitu panjang menjadi sesuatu yang kita abaikan,” ujar Abu Lapang.

Ia menegaskan, menjaga perdamaian bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh elemen masyarakat. Perdamaian harus terus diisi dengan pembangunan nyata, peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi rakyat, serta upaya mewujudkan masa depan Aceh yang lebih baik.

Di sisi lain, Abu Lapang juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat terus menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan seluruh butir kesepakatan MoU Helsinki. Konsistensi pelaksanaan perjanjian damai, katanya, adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan perdamaian Aceh.

“Kita berharap Pemerintah Pusat serius merealisasikan seluruh butir MoU Helsinki yang telah disepakati pada 15 Agustus 2005 silam. Apa yang sudah menjadi kesepakatan harus terus dijalankan dengan penuh komitmen, sehingga perdamaian Aceh benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Abu Lapang yang kini memimpin BUMD pengelola hasil migas Aceh Utara ini memandang perjalanan hidupnya sendiri sebagai bukti perubahan pascakonflik: ruang perjuangan kini dijalankan melalui pembangunan, pemerintahan, pengelolaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan. Sebelum menjabat di PASE Energi Migas, ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara yang membidangi sektor hasil bumi dan migas — pengalaman yang membentuk perspektifnya dalam melihat potensi kekayaan alam Aceh Utara demi kesejahteraan bersama.

Sebagai mantan kombatan GAM, Abu Lapang menyampaikan bahwa pelajaran berharga dari masa konflik hingga tercapainya perdamaian adalah: masa depan Aceh harus dibangun di atas persatuan dan kerja sama seluruh pihak.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak lagi terbelenggu perbedaan maupun luka masa lalu, melainkan menjadikan sejarah sebagai pelajaran mempererat persaudaraan dan membangun masa depan yang lebih cerah.

“Perdamaian adalah warisan yang sangat berharga. Mari kita jaga bersama, jangan kita sia-siakan. Apa yang telah terjadi di masa lalu cukup menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang saatnya kita mengisi perdamaian dengan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat Aceh,” pungkas Abu Lapang.***