
AWT – Gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik mengguncang sejumlah kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026). Aksi yang diikuti ratusan ribu orang tersebut diwarnai kerusuhan, penjarahan toko, pembakaran gedung publik, hingga bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian.
Meski sebagian besar massa menggelar aksi secara damai, kelompok perusuh dilaporkan menyerang sejumlah fasilitas umum, merusak kendaraan, serta menjarah butik mewah dan supermarket. Situasi tersebut memicu salah satu gelombang kekerasan terkait demonstrasi terbesar di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Dikutip dari Reuters, Minggu (18/10/2026), kerusuhan terjadi di sejumlah kota, termasuk Limoges, Marseille, Lyon, dan Paris. Di Limoges, balai kota dilaporkan terbakar. Sementara di Marseille, sekelompok demonstran menerobos masuk ke balai kota dan merusak bangunan dengan grafiti bernuansa anarkis.
Di Lyon, pengunjuk rasa membakar kantor pariwisata kota. Adapun di Paris, sejumlah toko dan fasilitas perbankan menjadi sasaran perusakan dan penjarahan.
1.200 Orang Ditangkap, Ratusan Petugas Terluka
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan menyerah pada tekanan kelompok yang menggunakan kekerasan untuk menyampaikan tuntutan politik.
Dalam pernyataannya melalui platform X, Lecornu menyalahkan kelompok yang disebutnya sebagai kelompok ultra-kiri dan para pelaku kriminal atas kerusuhan tersebut. Ia juga memperingatkan agar kekerasan tidak dimanfaatkan sebagai manuver politik menjelang pemilihan presiden Prancis tahun depan.
“Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak ada yang akan memaksakan agenda politik mereka melalui kekerasan,” tulis Lecornu.
Ia menyebut sekitar 1.200 orang telah ditangkap selama rangkaian demonstrasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengatakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Namun, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai 800.000 orang.
Lecornu juga melaporkan lebih dari 150 petugas kepolisian mengalami luka-luka dalam demonstrasi pada Sabtu. Nuñez turut mengonfirmasi laporan mengenai seorang demonstran yang kehilangan tangan dalam bentrokan dengan polisi. Media Prancis melaporkan korban tersebut diduga mencoba mengambil granat kejut.
Insiden itu menambah sorotan terhadap taktik kepolisian dalam menangani demonstrasi. Pengawas polisi dilaporkan tengah menyelidiki sejumlah dugaan kekerasan yang melibatkan aparat.
Biaya Hidup dan Layanan Publik Jadi Pemicu
Gelombang protes bermula bulan lalu di sejumlah sekolah menengah di pinggiran utara Paris, kawasan yang banyak dihuni masyarakat kelas pekerja. Kemarahan terhadap kekurangan tenaga pengajar dan buruknya fasilitas pendidikan kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.
Demonstran kini menyuarakan persoalan ketimpangan sosial, tingginya pengeluaran rumah tangga, keterbatasan layanan publik, serta meningkatnya tekanan ekonomi.
Seorang demonstran berusia 19 tahun bernama Lola mengatakan masyarakat turun ke jalan karena semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, tingginya harga bahan bakar dan buruknya kondisi pendidikan menjadi bagian dari persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.
Di Paris, sejumlah demonstran membawa poster berisi kritik terhadap Presiden Emmanuel Macron, kepolisian, dan kelompok masyarakat kaya. Sebagian peserta aksi mengenakan rompi berwarna mencolok, mengingatkan publik pada gerakan Rompi Kuning yang pernah mengguncang pemerintahan Macron.
Polisi dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di sejumlah titik. Para perusuh juga mencoba menerobos pusat perbelanjaan Galeries Lafayette, merusak bank, serta menjarah sejumlah toko pakaian dan telekomunikasi.
Presiden Emmanuel Macron mengecam tindakan kekerasan tersebut dan berjanji menindak para pelaku.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus dapat menyampaikan aspirasi secara damai tanpa dihalangi oleh kelompok yang melakukan perusakan.
Tekanan Ekonomi Bayangi Pemerintahan Macron
Kerusuhan ini terjadi ketika Macron memasuki tahap akhir masa kepresidenannya, di tengah situasi politik yang terfragmentasi dan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian Prancis.
Upaya pemerintah untuk menekan utang publik belum sepenuhnya meyakinkan investor. Kondisi tersebut turut mendorong biaya pinjaman pemerintah ke tingkat tertinggi dalam lebih dari dua dekade, menurut laporan yang dikutip Reuters.
Di sisi lain, serikat kepolisian UNSA memperingatkan bahwa personel keamanan menghadapi tekanan berat akibat rangkaian bentrokan.
Dalam unggahan di X, serikat tersebut menyebut sejumlah petugas menjadi sasaran lemparan batu, mengalami luka-luka, dan menghadapi serangan di berbagai lokasi.
Serikat itu meminta pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi situasi yang dinilai semakin sulit dikendalikan.
Protes Meluas ke Sejumlah Negara Eropa
Gelombang demonstrasi terkait tekanan ekonomi juga terjadi di sejumlah negara Eropa lainnya, meskipun dengan skala yang berbeda.
Di Belgia, beberapa ratus orang, sebagian besar anak muda, menggelar aksi di Brussel. Kelompok mahasiswa memprotes kenaikan biaya pendidikan dan reformasi yang mereka khawatirkan akan membatasi akses terhadap pendidikan tinggi.
Di Portugal, puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Lisbon untuk memprotes mahalnya biaya perumahan dan meningkatnya biaya hidup. Harga rumah di negara tersebut dilaporkan meningkat hingga dua kali lipat sejak 2017, memperburuk krisis keterjangkauan hunian.
Sementara itu, di Italia, demonstrasi menentang tingginya biaya hidup di Milan berujung ricuh. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di sekitar alun-alun katedral. Di Bologna, aparat menggunakan meriam air dan menangkap tujuh orang setelah aksi demonstrasi berubah menjadi kekerasan.
Di Albania, demonstrasi mahasiswa juga berlanjut selama beberapa hari. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama dan menyuarakan persoalan dugaan korupsi, terbatasnya lapangan kerja, serta buruknya standar pendidikan.
Rangkaian demonstrasi tersebut memperlihatkan besarnya tekanan sosial akibat persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat di berbagai negara Eropa. Di Prancis, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons tuntutan publik mengenai biaya hidup, kesenjangan sosial, dan kualitas layanan publik.(*)

BERITA TERKAIT
Agen Federal Dorong Wanita hingga Jatuh di Gedung Imigrasi New York, Picu Kemarahan Publik
DUNIAIran Konfirmasi Wafatnya Ali Khamenei, Tuduh AS dan Israel Bertanggung Jawab
DUNIABanjir Kepung Bangkok, Air Capai Pinggang Warga dan 50 Distrik Berstatus Bencana
DUNIA