PNA Buka Pendaftaran Ketua Umum Periode 2026–2031

Banda Aceh – Partai Nanggroe Aceh (PNA) kembali menunjukkan geliat politik menjelang awal Agustus 2026 setelah cukup lama tidak banyak terdengar dalam percakapan politik Aceh. Partai lokal yang pernah menjadi kekuatan alternatif pasca-perdamaian itu kini bersiap menghadapi Kongres II PNA.

Kongres lima tahunan tersebut akan menentukan arah PNA untuk lima tahun mendatang. Agenda ini bukan hanya berkaitan dengan pemilihan ketua umum, tetapi juga menjadi ujian bagi kemampuan PNA untuk bangkit setelah mengalami kemerosotan pada Pemilu 2024.

Panitia Kongres II PNA secara resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum PNA periode 2026–2031. Pendaftaran berlangsung selama tujuh hari, mulai 31/07/2026 hingga 06/08/2026, bertempat di Sekretariat Panitia Kongres II, Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh.

PNA Buka Pendaftaran Calon Ketua Umum

Ketua Pelaksana Kongres II PNA, Tgk. Nurdin Ramli, mengatakan seluruh tahapan pencalonan telah dibuka dengan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi setiap kandidat.

Calon ketua diwajibkan pernah menjadi pengurus PNA di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekurang-kurangnya selama lima tahun. Selain itu, kandidat harus mendapatkan dukungan minimal dari tujuh DPW atau sekitar 30 persen kepengurusan kabupaten/kota.

Bakal calon juga diwajibkan memberikan kontribusi sebesar Rp100 juta untuk pelaksanaan Kongres II PNA.

“Di antaranya pernah menjadi pengurus PNA baik DPW ataupun DPP minimal lima tahun, memperoleh dukungan minimal 30 persen kabupaten/kota atau tujuh DPW PNA serta menyetor kontribusi pelaksanaan kongres sebesar Rp100 juta,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, pembukaan pendaftaran tersebut menjadi bagian dari upaya mencari figur yang mampu mengembalikan kekuatan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi dinamika politik Aceh.

“Kepemimpinan baru nantinya diharapkan mampu memperkuat organisasi dalam menghadapi agenda politik sekaligus mengawal program-program yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Nurdin mengakui Kongres II PNA memiliki arti yang lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan. PNA saat ini berada pada titik yang menentukan arah perjalanan partai.

Perjalanan PNA dalam Politik Aceh

PNA lahir pada 2012 atas inisiatif mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Partai tersebut muncul setelah terjadi perbedaan sikap politik di tubuh Partai Aceh menjelang Pemilihan Gubernur Aceh 2012.

Pada saat itu, PNA dinilai menawarkan alternatif bagi kelompok-kelompok yang tidak lagi sejalan dengan arah politik Partai Aceh.

Kiprah awal PNA cukup menjanjikan. Dalam Pemilu Legislatif 2014, PNA meraih sekitar 4,7 persen suara dan memperoleh tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Lima tahun kemudian, kekuatan PNA meningkat. Pada Pemilu 2019, partai tersebut berhasil menggandakan jumlah kursinya menjadi enam kursi di DPRA.

Hasil itu membuat PNA menjadi salah satu partai lokal yang mulai diperhitungkan dalam konfigurasi politik Aceh.

PNA Mengalami Penurunan pada Pemilu 2024

Namun, capaian tersebut tidak berlangsung lama. Pada Pemilu 2024, PNA mengalami penurunan tajam dengan hanya mampu mempertahankan satu kursi di DPRA, dari sebelumnya memiliki enam kursi.

Penurunan tersebut diyakini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari melemahnya konsolidasi internal, konflik kepengurusan, hingga persaingan yang semakin ketat dengan partai lokal maupun partai nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas politik PNA juga dinilai cenderung redup. Dibandingkan sejumlah partai lokal lain yang tetap aktif membangun komunikasi politik, PNA lebih sering muncul ketika menghadapi agenda internal organisasi.

Karena itu, Kongres II PNA tidak hanya menjadi arena perebutan posisi ketua umum. Forum tersebut juga akan menjadi barometer kemampuan PNA melakukan regenerasi kepemimpinan sekaligus menyatukan kembali kekuatan internal yang selama ini dinilai terfragmentasi.

Tantangan Ketua Umum PNA Periode 2026–2031

Pemimpin baru PNA nantinya tidak hanya menghadapi persaingan di dalam kongres. Tantangan yang lebih besar juga menanti setelah proses pergantian kepemimpinan selesai.

“Dia harus mengembalikan kepercayaan kader, memperkuat struktur organisasi hingga ke daerah, menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029, sekaligus membuktikan bahwa partai lokal yang pernah lahir sebagai simbol perubahan itu masih memiliki relevansi dalam politik Aceh,” sebut Nurdin Ramli.

Bagi PNA, Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk kembali bangkit. Namun, apabila kongres tidak mampu menghasilkan konsolidasi dan kepemimpinan yang kuat, partai yang pernah menjadi alternatif politik masyarakat Aceh tersebut dinilai dapat semakin sulit keluar dari bayang-bayang kejayaannya sendiri.