Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retreat dengan Prabowo

Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mendesak kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat bersama Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan yang rencananya digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 ini ditunda menyusul dinamika politik terkini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Kamis (20/02/2025).

Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada hari ini. Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju Magelang.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam instruksinya.

Megawati juga menegaskan agar seluruh kepala daerah PDIP tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga melalui commander call untuk menerima petunjuk berikutnya. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi politik nasional yang dinilai Megawati sarat dengan “kriminalisasi hukum”, khususnya terkait penahanan Hasto yang diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Latar Belakang Instruksi

Penahanan Hasto oleh KPK menjadi pemicu utama keputusan ini. Hasto resmi ditahan pada hari ini setelah berstatus tersangka, dan sempat diperlihatkan dalam konferensi pers KPK dengan mengenakan rompi oranye serta tangan diborgol.

PDIP menilai proses hukum terhadap Hasto tidak menghormati praperadilan yang tengah berlangsung, sehingga memicu reaksi keras dari internal partai.

Retreat di Akmil Magelang sendiri merupakan agenda pasca-pelantikan ratusan kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto yang digelar hari ini di Istana Negara.

Acara tersebut dirancang untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah sebelum menjalankan tugas mereka. Namun, instruksi Megawati membuat kepala daerah dari PDIP kemungkinan besar absen dalam kegiatan tersebut.

Reaksi dan Implikasi

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya instruksi tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis malam.

“Betul, ada surat instruksi dari Ibu Megawati,” ujarnya singkat. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah atau panitia retreat terkait dampak absennya kepala daerah PDIP.

Pengamat politik menilai langkah ini menunjukkan ketegangan yang kian meningkat antara PDIP dan pemerintahan Prabowo.

“Instruksi ini bisa dilihat sebagai bentuk pernyataan sikap politik dari Megawati, sekaligus sinyal bahwa PDIP ingin menjaga jarak dengan agenda pemerintahan saat ini,” kata analis politik dari Universitas Indonesia, Budi Santoso.