BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam penyampaiannya, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025. Dokumen tersebut, kata dia, juga menjadi instrumen evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Mualem menyebutkan bahwa capaian pembangunan Aceh selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi aktif masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan secara konsisten.
Dari sisi keuangan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Pada indikator makro pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mengalami peningkatan dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun masih berpotensi meningkat akibat dampak bencana. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka turut mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Lebih lanjut, Mualem memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh juga mencatat realisasi investasi yang melampaui Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.***
Komentar