ACEH UTARA — Pemadaman listrik massal yang terjadi di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, pada Senin (25/5/2026), menuai kecaman keras dari Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kondisi listrik hidup-mati dalam durasi panjang bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bentuk kegagalan serius dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap pelayanan energi yang layak dan stabil.
Presiden FKM Pasee Aceh, Khussyairi, mengatakan pemadaman massal telah menghancurkan aktivitas masyarakat, melumpuhkan usaha kecil, mengganggu pelayanan publik, hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Rakyat tidak hidup dari permintaan maaf. Ketika listrik padam, ekonomi rakyat lumpuh, komunikasi terputus, pelayanan terganggu, bahkan aktivitas pendidikan ikut hancur. Ini bukan persoalan sepele dan tidak boleh dianggap biasa,” tegas Khussyairi.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat ironis mengingat Aceh merupakan daerah yang memiliki sumber daya energi melimpah, namun justru kerap menjadi korban blackout dan lemahnya sistem kelistrikan nasional.
FKM Pasee Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan PLN untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian serta kekacauan yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik massal tersebut. Mereka juga meminta evaluasi total terhadap sistem distribusi dan ketahanan listrik di Aceh agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban lemahnya tata kelola energi.
Selain itu, FKM Pasee Aceh turut menyoroti minimnya kesiapan mitigasi saat terjadi gangguan besar. Menurut mereka, Aceh seakan selalu ditempatkan sebagai daerah yang harus menerima dampak tanpa kepastian solusi konkret dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Jangan sampai rakyat Aceh hanya dijadikan penonton di tanah yang kaya energi. Negara wajib hadir, bukan hanya saat mengambil sumber daya, tetapi juga saat rakyat membutuhkan kepastian hidup,” lanjut Khussyairi.
FKM Pasee Aceh juga meminta adanya transparansi penuh terkait penyebab blackout, langkah pemulihan permanen, serta jaminan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Masyarakat berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan PLN segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem kelistrikan di Aceh demi menjamin stabilitas pelayanan energi bagi seluruh masyarakat.***
Komentar