ACEH UTARA — Lambannya pengoperasian Bendung Irigasi Krueng Pase dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya petani.
Lima tahun setelah bendung tersebut jebol akibat banjir pada akhir 2020, dan setelah anggaran miliaran rupiah digelontorkan sejak proyek rehabilitasi dimulai pada 2021, hingga kini fasilitas vital itu belum juga berfungsi.
Proyek rehabilitasi awalnya dikerjakan oleh PT Rudi Jaya Jatim sejak Oktober 2021 dengan nilai kontrak sekitar Rp44,8 miliar. Namun proyek tersebut gagal diselesaikan hingga kontraknya diputus pada 2023.
Selanjutnya, pekerjaan dilanjutkan oleh PT Casanova Makmur Perkasa dengan nilai kontrak baru sekitar Rp22,8 miliar untuk periode 2024–2025.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Mahasiswa Pasee Aceh, Maulana Fikri Saputra, menegaskan pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik alasan administratif maupun teknis yang tidak transparan.
“Ini bukan soal proyek selesai atau belum. Ini soal tanggung jawab. Ketika uang rakyat sudah habis dipakai, tapi manfaatnya tidak pernah sampai ke rakyat, maka itu adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Ia menilai Pemerintah Aceh Utara kehilangan sense of crisis terhadap penderitaan petani yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Menurutnya, di tengah ketidakpastian musim dan cuaca, petani justru dibiarkan tanpa kepastian irigasi.
“Petani hari ini tidak butuh janji, tidak butuh seremoni proyek. Mereka butuh air. Sederhana. Tapi negara gagal memberikan itu. Ini ironi yang memalukan,” ujarnya.
Sejumlah peninjauan dan janji percepatan sebenarnya telah berulang kali
disampaikan pemerintah. Pada 2023, Penjabat Bupati Aceh Utara sempat turun langsung ke lokasi bendung dan menjanjikan percepatan penyelesaian.
Kemudian pada Agustus 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I kembali melakukan peninjauan dan menargetkan bendung mulai berfungsi pada awal 2026.
Terbaru, Februari 2026, Bupati Aceh Utara kembali meninjau lokasi dan menjanjikan bendung dapat segera beroperasi pasca Idulfitri, bahkan menargetkan uji coba aliran air dalam waktu dekat.
Namun hingga kini, bendung tersebut belum juga difungsikan, sementara petani terus menunggu aliran air yang tak kunjung datang.
Maulana menyebut keterlambatan ini sebagai bentuk pengabaian sistematis terhadap sektor pertanian. Wilayah seperti Matangkuli, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, hingga Tanah Luas yang dikenal sebagai lumbung padi, kini harus bertahan tanpa kepastian pasokan air.
“Kalau bendung sebesar itu saja tidak bisa difungsikan setelah bertahun-tahun, maka publik berhak mempertanyakan: sebenarnya yang bermasalah itu infrastrukturnya, atau cara pemerintah bekerja?” katanya.
Ia juga menyampaikan kritik dalam bahasa Aceh, “Bek sabe-sabe peninjauan takalen, lheuh aleh pajan,” yang menyiratkan kekecewaan terhadap kunjungan yang berulang tanpa hasil nyata.
FKM Pasee Aceh mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan kendala yang dihadapi, sekaligus menyusun timeline penyelesaian yang jelas dan terukur.
“Jangan biarkan Bendung Krueng Pase menjadi simbol kegagalan birokrasi. Kalau memang ada masalah, buka ke publik. Kalau ada pihak yang lalai, evaluasi secara terbuka. Jangan rakyat terus yang dikorbankan,” tutupnya.***
Komentar