Prabowo Instruksikan Panglima TNI dan Kepala Staf Atur Pengelolaan SDA Sesuai Regulasi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (31/08/2025), untuk membahas penanganan aksi anarkis di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, ia juga memberikan arahan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melibatkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga kepala staf TNI.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan pengamanan SDA agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Panglima TNI, didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, bertugas menjaga keamanan wilayah nasional serta mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Sjafrie usai sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat tugas untuk bekerja sama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menegakkan hukum secara cepat terhadap segala bentuk pelanggaran. Menhan menegaskan bahwa Presiden berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, didukung oleh TNI, Polri, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

“Kita harus terus memperkuat persatuan dan kesatuan nasional guna mewujudkan stabilitas nasional dan mendorong kebangkitan ekonomi bersama,” tambah Sjafrie.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, serta ketua partai politik yang memiliki kursi di DPR. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

“Saya terus memantau situasi di Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia. Pemerintah menghormati kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi murni dari rakyat,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/08).

Terkait pelanggaran oleh aparat, Prabowo memastikan bahwa Polri telah memproses kasus tersebut.

“Saya telah meminta Polri untuk menjalankan proses hukum secara cepat, transparan, dan dapat dipantau publik,” tegasnya.