Gubernur Mualem Buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 di Banda Aceh

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh periode 2025–2029. Acara ini berlangsung pada Rabu (09/07/2025) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, anggota DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas Sekda Aceh, bupati dan wali kota se-Aceh, ketua DPRK, kepala SKPA, rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta alim ulama.

Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa RPJM Aceh merupakan dokumen strategis yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh. Musrenbang ini menjadi wadah untuk mengumpulkan masukan konstruktif guna memastikan pembangunan lima tahun ke depan terarah dan berdampak nyata.

Mualem memaparkan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diwujudkan melalui sembilan misi strategis bertajuk “Cap Sikureung”. Misi ini mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan lapangan kerja, pengembangan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, dan pelestarian lingkungan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya keselarasan RPJM Aceh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Induk Dana Otsus 2028–2047, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025–2045.

Ia menyinggung tantangan berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027 dan mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh bersama DPRA sedang mempersiapkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memperpanjang dana otsus demi keberlanjutan pembangunan dan perdamaian.

“Kami mohon dukungan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan anggota DPR/DPD RI asal Aceh untuk mempercepat revisi UUPA,” kata Mualem.

Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah prioritas, seperti perpanjangan Dana Otsus, pengembangan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

Mengakhiri sambutannya, Mualem mengapresiasi kehadiran dan dukungan semua pihak dalam perencanaan pembangunan Aceh. Ia berharap Musrenbang ini menjadi langkah awal menuju Aceh yang lebih maju, mandiri, dan kompetitif.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 resmi dibuka,” tegasnya.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% pada 2025, dengan proyeksi peningkatan bertahap hingga 2029.

Tomsi juga menyoroti variasi realisasi belanja di kabupaten/kota Aceh, dengan beberapa daerah memiliki porsi belanja pegawai yang tinggi, sehingga alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menegaskan bahwa Dana Otsus Aceh harus bertransformasi dari penopang menjadi pengungkit pembangunan. Ia mendorong efisiensi belanja rutin dan fokus pada proyek-proyek terobosan.

Pambudy juga menyarankan sejumlah strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh, seperti eksploitasi blok migas Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun melalui hilirisasi migas dan CCS, pengembangan KPBPB Sabang yang berdaya saing global, penguatan pariwisata di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar, serta peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi Gayo, padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura untuk mendukung swasembada pangan. (Ody Cempeudak)