Waspada! Mualem Tetapkan Aceh Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan ini merupakan langkah antisipasi Pemerintah Aceh dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan kondisi cuaca dan potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa bulan ke depan.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Selain itu, penetapan status siaga darurat juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.

Melalui kebijakan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Salah satu instruksi utama adalah meminta pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar dapat ditangani secara cepat.

Gubernur turut meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi.

Selain itu, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan di lapangan.

Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.

Dengan penetapan status siaga darurat ini, Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi selama masa siaga berlangsung.

Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko dampak bencana serta memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat.(*)