KMND Aceh Dorong Kepemimpinan Baru Polri Perkuat Kepercayaan Publik

BANDA ACEH – Komite Masyarakat Nusantara untuk Demokrasi (KMND) Aceh mendorong kepemimpinan baru Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DPW KMND Aceh, Muhammad Khatami, menyusul kepercayaan yang diberikan kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Khatami mengatakan, pergantian pimpinan di tubuh Polri tidak sekadar menyangkut perubahan jabatan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan internal dan meningkatkan kualitas hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat kepada Kapolri Suyudi Ario Seto dan Wakapolri Wahyu Hadiningrat atas amanah yang diberikan. Kami berharap kepemimpinan baru ini membawa energi baru bagi penguatan institusi Polri,” ujar Khatami, Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan berkeadilan.

Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“KMND mendukung penguatan institusi Polri yang profesional, transparan, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Kami juga siap ikut mengawal agenda reformasi kepolisian,” katanya.

Khatami menilai keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam memperkuat institusi kepolisian.

Menurutnya, pengawasan masyarakat tidak semata-mata harus dipandang sebagai bentuk kritik, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan kepolisian dijalankan secara akuntabel.

“Dukungan masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Polri harus semakin terbuka terhadap masukan dan kritik agar setiap kebijakan maupun tindakan di lapangan benar-benar berpijak pada hukum dan kepentingan masyarakat,” tegas pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) DKI Jakarta itu.

Ia juga menilai tantangan kepemimpinan baru Polri tidak hanya berada pada aspek penegakan hukum, tetapi juga bagaimana membangun komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat.

Pendekatan yang humanis dan responsif, kata Khatami, penting agar polisi hadir tidak hanya ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Khatami menyatakan KMND siap berkontribusi dalam mengawal agenda reformasi kepolisian melalui partisipasi masyarakat dan ruang-ruang demokrasi.

Menurutnya, penguatan institusi Polri membutuhkan pembenahan internal yang berjalan beriringan dengan keterlibatan publik.

“Harapan kami, kepemimpinan baru ini mampu membawa Polri semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional dalam menjalankan tugas, dan semakin kuat dalam menjaga supremasi hukum. Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang nyata,” pungkasnya.***