Anggota DPRK Aceh Utara: Rawat Perdamaian, Realisasikan MoU Helsinki Secara Serius

ACEH UTARA — Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak sejarah paling berharga bagi tanah Aceh. Momentum yang kini genap berusia 21 tahun itu bukan sekadar tanggal dalam kalender, melainkan titik balik yang mengakhiri konflik berkepanjangan dan membuka jalan menuju kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Robert, yang juga mantan kombatan GAM, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga dan merawat perdamaian yang diraih dengan penuh pengorbanan tersebut. Ia menegaskan, perdamaian adalah warisan luhur yang harus dipelihara bersama, terutama oleh generasi penerus. Perbedaan pandangan maupun kepentingan politik tak boleh dijadikan alasan untuk kembali membuka luka masa lalu.

“Perdamaian Aceh adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu, mari kita rawat bersama. Jangan sampai apa yang sudah kita capai dengan susah payah menjadi sia-sia,” ujar Robert.

Menurutnya, perjalanan 21 tahun perdamaian hendaknya menjadi momen refleksi sekaligus penguatan harapan akan masa depan Aceh yang lebih cerah. Perdamaian tak cukup hanya diingat setiap tahun, melainkan harus diwujudkan melalui pembangunan nyata, peningkatan kesejahteraan, keadilan, serta penghormatan menyeluruh terhadap seluruh butir kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Robert juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmen sungguh-sungguh dalam merealisasikan butir-butir MoU Helsinki beserta turunannya. Konsistensi dalam melaksanakan kesepakatan, katanya, adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan perdamaian Aceh.

“Kita berharap Pemerintah Pusat dapat merealisasikan butir-butir MoU Helsinki dengan serius dan sungguh-sungguh, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perdamaian akan semakin kuat apabila seluruh pihak konsisten menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan,” tegasnya.

Sebagai mantan kombatan yang kini mengabdi di lembaga legislatif, Robert melihat perjalanan Aceh dari masa konflik menuju ruang demokrasi dan pemerintahan sebagai pelajaran berharga bagi semua pihak. Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab memastikan perdamaian tetap menjadi fondasi utama pembangunan Aceh. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai alasan perpecahan, melainkan sebagai pelajaran berharga demi masa depan yang lebih baik.

“Mari kita jadikan 21 tahun perdamaian ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, dan bersama-sama membangun Aceh. Perdamaian adalah milik semua masyarakat Aceh dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya,” pungkas Robert.***