OLEH : ODY YUNANDA (ODY CEMPEUDAK)
Di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, malam sering datang dengan kegelapan yang tak diundang. Lampu-lampu rumah berkedip, mati sejenak, lalu menyala kembali dalam hitungan detik, tanpa pola, tanpa kejelasan. Kadang, dalam sehari, listrik bisa padam hingga lima kali atau lebih, meninggalkan warga dalam ketidakpastian. Di usia Indonesia yang ke-80 tahun, ironi ini terasa pedih: kemerdekaan telah dirayakan selama puluhan tahun, tetapi pasokan listrik yang stabil masih menjadi angan-angan di sini.
Kuta Makmur bukan sembarang kecamatan. Ini adalah domisili Arafat Ali, SE, ME, Ketua DPRK Aceh Utara, sebuah fakta yang membuat situasi ini semakin mencengangkan. Jika di wilayah tempat tinggal seorang tokoh penting listrik masih begitu rapuh, bagaimana nasib daerah lain? PLN seolah tak gentar membiarkan Kuta Makmur tenggelam dalam kegelapan berulang, seakan menantang kesabaran warga dengan pemadaman singkat namun mengganggu ini.
Pemadaman listrik yang singkat namun tak terduga di Kuta Makmur bukan sekadar gangguan kecil. Bagi pedagang kecil, seperti warung makan atau bengkel, setiap kedipan listrik adalah ancaman. Mesin pendingin berhenti sejenak, makanan di kulkas terancam basi, dan pelanggan mengeluh. Bisnis kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi warga, terhambat oleh ketidakstabilan ini.
Anak-anak sekolah turut merasakan dampaknya. Di era digital, banyak tugas bergantung pada internet dan perangkat elektronik. Namun, listrik yang padam-hidup dalam hitungan detik mengacaukannya. Laptop tiba-tiba mati, koneksi internet terputus, dan belajar di malam hari menjadi tantangan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan menuju masa depan, tersandung oleh masalah dasar ini.
Yang lebih parah, kedipan listrik ini merusak barang elektronik warga. Kulkas, televisi, dan komputer sering tak kuat menghadapi fluktuasi tegangan yang tiba-tiba. Biaya perbaikan atau penggantian alat elektronik ini menjadi beban tambahan bagi warga, yang sudah harus menghadapi ketidakpastian setiap hari.
Apa yang sebenarnya terjadi di balik pemadaman singkat ini? Apakah infrastruktur listrik di Kuta Makmur sudah usang? Apakah ada masalah teknis yang tak kunjung diselesaikan, atau investasi yang kurang? PLN seolah menutup rapat jawabannya. Tak ada pemberitahuan, tak ada penjelasan. Warga dibiarkan menerka-nerka, hanya bisa pasrah saat lampu berkedip atau padam total. Keberanian PLN untuk membiarkan situasi ini berlarut-larut, bahkan di kecamatan yang menjadi domisili seorang ketua DPRK, menimbulkan tanda tanya besar.
Transparansi adalah hak warga. Sekadar pemberitahuan tentang penyebab pemadaman atau jadwal perawatan bisa membantu warga mempersiapkan diri, setidaknya untuk melindungi barang elektronik mereka. Namun, PLN memilih diam, meninggalkan warga dalam kegelapan, baik harfiah maupun makna.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi Kuta Makmur masih bergulat dengan masalah listrik yang tak kunjung usai. PLN dan pemerintah daerah harus segera bertindak. Infrastruktur listrik yang andal, perawatan rutin, dan komunikasi yang jujur bukan lagi permintaan, melainkan kebutuhan mendesak. Warga Kuta Makmur berhak menikmati listrik yang stabil, seperti halnya warga di belahan lain negeri ini.
Di perayaan kemerdekaan berikutnya, semoga Kuta Makmur tak lagi diterpa kedipan listrik yang mengganggu. Semoga anak-anak bisa belajar dengan tenang, pedagang bisa menjalankan usaha tanpa was-was, dan warga tak lagi harus merogoh kocek untuk memperbaiki alat elektronik yang rusak. Kemerdekaan sejati adalah ketika lampu tetap menyala, menerangi harapan warga untuk hidup yang lebih baik.
Penulis : Ody Yunanda (Ody Cempeudak)
Warga Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara
Komentar