ACEH UTARA – Puluhan unit hunian sementara (huntara) yang ditempati korban banjir tahun 2025 di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, kembali mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras pada Selasa (2/6/2026).
Kerusakan dilaporkan terjadi di Gampong Rumoh Rayeuk dan Gampong Leubok Muku. Sejumlah bangunan dilaporkan roboh dan tidak lagi layak huni, sehingga memaksa warga kembali mengungsi untuk kedua kalinya sejak menempati huntara tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa unit huntara ambruk total, sementara sebagian lainnya mengalami kerusakan berat pada bagian atap dan rangka bangunan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas konstruksi serta standar keamanan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi para korban bencana.
Temuan di lokasi menunjukkan penggunaan material yang relatif ringan dengan penguatan struktur yang dinilai minim. Kondisi tersebut memunculkan dugaan lemahnya penerapan standar keamanan maupun kurang optimalnya pengawasan teknis selama proses pembangunan.
Situasi semakin memprihatinkan karena hingga saat ini pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir belum terealisasi secara memadai. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada huntara yang terbukti rentan terhadap cuaca ekstrem.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Departemen Pemerintah, Politik dan Hukum Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh yang juga Ketua Umum BEM Universitas Bumi Persada, Karmila, menilai kejadian ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca.
“Jika hunian sementara tidak mampu melindungi warga dari risiko dasar seperti angin kencang, maka ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan dalam menjamin standar keselamatan,” ujar Karmila.
Ia mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan audit terbuka terhadap kualitas pembangunan huntara yang telah dibangun di kawasan terdampak banjir.
Selain itu, Karmila juga meminta percepatan pembangunan hunian tetap yang layak, aman, dan memenuhi standar keselamatan bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kondisi rentan.
“Warga tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian dan ancaman bencana berulang. Pemerintah daerah, khususnya Bupati Aceh Utara, harus hadir dengan solusi nyata yang berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara,” tegasnya.
Saat ini, penanganan di lapangan masih difokuskan pada pendataan kerusakan dan evakuasi warga terdampak. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai evaluasi menyeluruh terhadap kualitas huntara maupun langkah mitigasi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga harus menjamin aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan bagi para penyintas bencana.***
Komentar