
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik hukumnya haram.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan serta potensi penyalahgunaannya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan perasa, sehingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Tidak hanya penggunaan, ketentuan fatwa ini juga mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Secara tegas, terdapat tiga ketentuan hukum utama dalam fatwa tersebut, yakni penggunaan vape dinyatakan haram, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya juga haram, serta kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Niam.
Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan tersebut.
Fatwa ini diharapkan menjadi perhatian bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat, melindungi generasi muda dari bahaya zat adiktif, serta mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.(*)

BERITA TERKAIT
Prabowo: Sains dan Teknologi Jadi Kunci Kemajuan Bangsa
NASIONALWantimpres Jadi 26 Orang, Ekonom Pertanyakan: Apa Manfaat Tambahan untuk Negara?
NASIONALPresiden Prabowo Menunda Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Akibat Eskalasi Konflik di Timur Tengah
NASIONAL